• WAGUB Keluhkan Kunjungan Dpr-Ri Kurang Bermanfaat

    0

    Ambon, jurnalsumatra.com – Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua mengeluhkan kunjungan kerja pimpinan maupun anggota DPR-RI ke provinsi ini yang ternyata kurang bermanfaat untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
    “Sudah hampir seluruh Komisi DPR-RI berkunjung ke Maluku untuk menghimpun berbagai masukan dan masalah pembangunan. Namun,  jujur saja hasil kunjungannya kurang bermanfaat untuk perubahan dan kemajuan pembangunan di daerah ini,” katanya saat menerima kunjungan tim Komisi VIII DPR-RI dipimpin, Achmad Mustaqim, di Ambon, Selasa.
    Menurutnya, banyak masalah yang disampaikan saat kunjungan Komisi- Komisi DPR-RI di Maluku yang tidak ditindaklanjuti  pemerintah pusat melalui kementerian terkait, sehingga terpaksa harus berjuang sendiri.
    Menurutnya, Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seharusnya mendapatkan perhatian khusus pemerintah pusat, terutama alokasi anggaran yang cukup mempercepat ketertinggalan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
    “Kami tidak mengemis atau merengek meminta dikasihani, tetapi kenyataan sejarah berdirinya bangsa ini serta mahalnya perjuangan para pejuang Maluku untuk memerdekakan NKRI seharusnya menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah pusat,” katanya.
    Wagub menegaskan, selama ini alokasi anggaran pembangunan yang digelontorkan pemerintah pusat untuk Maluku, cenderung masih sangat kecil dan menggunakan parameter perhitungan yang kurang rasional.
    “Jika perhitungan anggaran pembangunan di daerah hanya menggunakan para meter luas daratan dan jumlah penduduk, maka hal tersebut tidaklah rasional dan memenuhi rasa keadilan, karena kenyataan geografis provinsi Maluku adalah 92,4 persen adalah laut dan jumlah pulau sebanyak 1.430 buah,” katanya.
    Dengan kondisi geografis kepulauan, maka praktis dibutuhkan anggaran lebih besar untuk melakukan berbagai program pembangunan di pulau-pulau demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
    “Karena itu saya berharap berbagai masalah yang diperoleh Komisi VIII saat pertemuan tersebut, dapat ditindaklanjuti dan disuarakan melalui kementerian terkait, sehingga berbagai program pembangunan dapat direalisasikan di tahun-tahun mendatang,” tandasnya.
    Ketua Tim Komisi VIII, Achmad Mustaqim, menyatakan, akan memperhatikan keluhan yang disampaikan Wagub Zeth dan diteruskan kepada pimpinan DPR-RI.
    “Saya menegaskan, bahwa pimpinan dan anggota komisi VIII sangat perhatian dengan berbagai masalah yang ditemui saat kunjungan kerja di Maluku. Semuanya akan dikoordinasikan dan diperjuangkan dengan Kementerian terkait, sehingga berdampak untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Maluku,” katanya.
    Beberapa program pembangunan di Maluku yang akan ditindaklanjuti dengan kementerian terkait agar memperoleh alokasi anggaran yang signifikan yakni pembangunan pemukiman multi kultur yang direncanakan dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo saat pembukaan Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon pada 9 Februari 2017.
    Selain itu, program Maluku untuk menjadi laboratorium kerukunan umat beragama juga akan dibicarakan dengan Menteri Agama, maupun berbagai masalah lainnya sesuai dengan bidang tugas komisi VIII DPR-RI.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com