• Tersangka Korupsi Pembuatan Peta Bencana Batal Diperiksa

    0

    Medan, jurnalsumatra.com – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara batal memeriksa PS Direktur PT Pemetar Argeo Consultan Enginering yang menjadi tersangka dugaaan korupsi pembuatan peta bencana alam senilai Rp1,3 miliar tahun anggaran 2012 karena mengalami sakit.
    Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Chandra Purnama di Medan, Selasa, mengatakan, tersangka tersebut, pihaknya telah mengagendakan tiga kali pemeriksaan terhadap tersangka tetapi gagal karena sejumlah alasan.
    Pemeriksaan pertama, dijadwalkan pada Rabu (12/8), tetapi tersangka tidak hadir. Pemerikaan kedua pada Rabu (19/8) yang juga gagal arena tersangka tidak hadir lagi.
    “Kemudian, pemeriksaan yang ketiga, Senin (24/8) juga tidak tampak hadir, melainkan pengacara tersangka membawa surat dari dokter menyebutkan PS sedang sakit, tanpa menyebutkan lokasi perawatan,” ujar Chandra.
    Ia menyebutkan, pemeriksaan terhadap tersangka itu batal dilaksanakan dan menunggu PS sembuh karena tidak mungkin orang yang sedang sakit dimintai keterangan.
    Dalam kasus tersebut, Kejati Sumut telah menetapkan tiga tersangka, yakni berinisial AFA, Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut.
    Kemudian, ZA yang merupakan Ketua Panitia Proyek Pembuatan Peta Titik Rawan bencana alam di Sumut yang meliputi Kabupaten Karo, Phakpak Bharat, dan Dairi, serta  PS selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Enginering yang menjadi pihak rekanan.
    Kejati Sumut telah melakukan penahanan terhadap dua pejabat BPBD Sumut pada Rabu (12/8) dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Tanjung Gusta Medan.
    Kedua tersangka ditahan dalam kapasitas sebagai pejabat penanggung jawab teknis kegiatan dan ketua panitia dalam proyek yang diduga merugikan negara sebesar Rp800 juta dari alokasi anggaran sebesar Rp1,3 miliar tahun 2012.
    Penahanan kedua tersangka tersebut sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP, yakni agar tidak menghilangkan barang bukti dan melarikan diri.
    “Kedua tersangka itu akan dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001,” kata Chandra.
    Sebelumnya, penyidikan kasus dugaan korupsi itu berlangsung sejak Juni 2014. Modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan melaksanakan pekerjaan fiktif, yaitu pembuatan peta titik rawan bencana tersebut dengan menggunakan ahli.
    Namun, dalam pelaksanaannya tidak dilakukan sehingga menimbulkan kerugian negara.(anjas)

  • iklan 3




  • Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com