• iklan 3


  • SUMSEL Targetkan Penurunan Penangkapan Ikan Ilegal

    0

    Palembang, jurnalsumatra.com – Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Selatan menargetkan penurunan penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) hingga 45 persen pada 2015 untuk mencapai target peningkatan produksi perikanan tangkap hingga 1.000 ton.
    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel Galamda di Palembang, Rabu, mengatakan penurunan sebanyak 45 persen itu untuk mencapai target penangkapan ikan ilegal tersisa hanya 5 persen pada 2018.
    “Illegal fishing ini bukan hanya persoalan pencurian ikan, tapi persoalan mendapatkan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan sehingga tidak mudah untuk diberantas sekaligus tapi harus bertahap,” kata Galamda.
    Untuk mempercepat capaian, DKP Sumsel menggandeng kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) yang anggotanya bertempat tinggal di kawasan perairan sehingga dapat mengawasi secara langsung.
    “Jika hanya mengandalkan polisi air atau satuan pengawasan dari DKP Sumsel tentunya sulit karena jumlahnya sangat terbatas, jadi cara yang cukup efektif yakni memberdayakan masyarakat sekitar perairan,” kata dia.
    Untuk memberdayakannya, pemerintah membantu Pokmaswas ini peralatan seperti alat komunikasi dan infrastruktur pos jaga.
    Ia mengemukakan, dengan luas perairan umum dan daratan di Sumsel yang mencapai 2,5 juta hektare maka potensi terjadinya “illegal fishing” cukup besar.
    Tak hanya masuknya kapal-kapal tanpa izin, tapi juga tindakan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, tambah dia.
    “Sejauh ini, kelompok masyarakat pengawas ini cukup aktif menginformasikan ke polisi dan DKP jika ada kapal masuk tanpa izin, atau melaporkan jika ada penangkapan ikan di rawa dan lebak dengan cara penyetruman,” kata dia.
    Ia menambahkan, kasus-kasus penyetruman di perairan rawa dan lebak ini menjadi perhatian DKP Sumsel karena sangat merugikan bagi lingkungan terkait dengan peningkatan produksi perikanan tangkap.
    “Jika disetrum, maka yang mati bukan hanya ikan besar tapi anak-anak ikan juga. Jadi butuh tindakan tegas bagi yang melanggar,” kata dia.
    Sementara ini, pokmaswas perairan itu terdapat di tiga kabupaten yakni Banyuasin, Musi Banyuasin Asin dan Ogan Komering Ilir, dan dalam waktu dekat DKP akan membentuk di kabupaten lain yang memiliki perairan cukup luas.(anjas)

  • iklan 3




  • Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com