• Sulteng Rencanakan Satu Harga LPG 3 KG

    0

         Palu, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah   merencanakan untuk melaksanakan kebijakan satu harga untuk bahan bakar gas elpiji 3 kilogram.
    “Sebelum ada rencana pemerintah untuk menerapkan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga, Pemprov Sulteng sudah berencana untuk menetapkan satu harga untuk elpiji 3 kiologram,” kata Kabag Ekonomi Sekertariat Daerah Sulteng, Asraf di Palu, Rabu.
    Menurut Asraf, rencana itu disebabkan oleh kondisi perkembangan harga saat ini yang sangat berbeda di masing-masing daerah, serta harga elpiji di Sulteng merupakan harga termurah di Pulau Sulawesi.
    “Saat ini, banyak elpiji Sulteng yang dijual di Sulawesi Barat dan Kendari dengan harga jauh lebih tinggi,” ungkapnya.
    Ia berharap, jika penerapan satu harga untuk elpiji bisa dilakukan minimal di Sulawesi, khususnya di ibu kota, maka gas elpiji tidak akan dijual ke daerah lain dengan harga lebih tinggi.
    Asraf mencontohkan, jika harga di Sulawesi diseragamkan, misalnya Rp18 ribu, maka tidak ada lagi oknum yang menjual ke daerah lain lebih tinggi, karena harganya sama.

         “Yang kita lihat saat ini, harga eceran terendah di Palu Rp16 ribu, kemudian elpiji 3 kilogram dijual oknum tertentu ke Mamuju dengan harga terendah Rp18.900. Sehingga mereka telah memiliki selisih keuntungan,” ujarnya.
    Menurut Asraf, akan ada banyak manfaat yang didapatkan, diantaranya penyakit kelangkaan elpiji yang sering terjadi, kemungkinan besar dapat diminimalisir. Karena kelangkaan elpiji itu disebabkan oknum tertentu, yang menjual kuota Sulteng ke daerah lain untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi.
    Terkait kebijakan nantinya yang akan diambil oleh Pemprov Sulteng, Asraf menekankan bahwa gubernur Sulteng, Longki Djanggola dalam berbagai kesempatan selalu mengamanatkan untuk keberpihakan kepada masyarakat, baik di pedalaman, daerah terpencil maupun daerah terluar.
    Namun, kata dia, keberpihakan kepada masyarakat soal kebijakan satu harga nantinya, tidak juga menyepelekan pelaku usaha.
    Pemerintah, kata dia, selalu menginginkan adanya keterjangkauan harga untuk masyarakat, sehingga intervensi kebijakan pemerintah sangat penting.(anjas)

  • iklan 3




  • Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com