• Peningkatan Ekonomi OKI, Tak Pengaruhi Pendapatan Masyarakat

    0
    Iskandar SE, Bupati OKI

    Iskandar SE, Bupati OKI

    KAYUAGUNG, jurnalsumatra.com – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel, H. Iskandar SE mengatakan, selama ini pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah.

    “Peningkatan ekonomi seharusnya memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan akan tetapi yang terjadi sebaliknya,”Jelas Iskandar saat menyampaikan jawabannya pada rapat paripurna DPRD OKI dengan agenda jawaban Bupati OKI atas pandangan fraksi DPRD OKI atas KUA/PPAS Selasa, (15/11/2016).

    Hal tersebut disampaikan H Iskandar terkait pandangan umum yang disampaikan sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten OKI yang menyoroti Perlambatan pertumbuhan (growth) ekonomi di Kabupaten tersebut sejak tiga tahun terakhir.

    Dirinya menilai perlambatan pertumbuhan ekonomi ini sebabkan oleh keterbatasan dalam kepemilikan dan penguasaan factor produksi. Untuk itu, kata Iskandar, pemerintah telah melaksanakan upaya mengurangi angka kemiskinan melalui pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin dengan melaksanakan program bantuan beras keluarga miskin (Raskin) Program Keluarga Harapan, Jamkesmas, Administrasi kependudukan gratis dan santunan kematian bagi keluarga miskin.

    Sedangkan kata Iskandar, untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin pihaknya telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat berupa bantuan bibit pertanian, perikanan, perternakan dan perkebunan. “ Kita juga menyalurkan bantuan peralatan dan modal bagi UMKM bahkan pelaksanaan pekerjaan fisik melibatkan masyarakat setempat,”jelasnya.

    Selain itu katanya, terhadap saran dan masukan dari fraksi PDI Perjuangan mengenai jalan poros antar desa maupun antar kecamatan khususnya di kecamatan Lempuing, Mesuji Raya dan wilayah pantai timur terutama kecamatan Air Sugihan akan menjadi perhatian pemerintah.

    Sebelumnya, sejumlah fraksi DPRD OKI terustama PDIPerjuangan mengindikasikan pemerintah tidak konsen memperhatikan pemerataan pembangunan. Hal ini jelas sangat bertentangan dan tidak sejalan dengan program Pemkab OKI yakni membangun OKI dari desa.

    Tuaian kritikan itu disampaikan sejumlah fraksi DPRD OKI dalam pemandangan umum fraksi terhadap nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD OKI tahun 2017, Kamis, (10/11) sore.

    “Pada prinsipnya, kami sangat mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam menyusun KUA PPAS. Perlu diketahui bahwa DPRD itu memiliki tiga fungsi yakni pengawasan, legislasi dan budgeting. Ketiga dasar itulah, kami menyampaikan kritik dan saran agar pembangunan di OKI makin terarah,” kata Juru Bicara (Jubir) PDIP OKI, Nopri Haryanto.

    Menurut dia, laju inflasi yang menurun dari 5,6% pada tahun 2014 menjadi 3,35 % ditahun 2015 secara langsung akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada bertambahnya angka kemiskinan.

    Dia juga mempertanyakan apa upaya pemerintah untuk meningkatkan growth ekonomi itu. Tercatat pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,07% pada tahun 2014 menjadi 4,81% tahun 2015. Begitupun tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 3,48% tahun 2014 menjadi 6,89% tahun 2015.

    “Kemiskinan itu timbul karena ada ketidakadilan dalam pemerataan pembangunan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, harusnya pemerintah memberikan opsi seperti pemberian modal UMKM, keterampilan terhadap kelompok hingga pembukaan lapangan kerja. Pemkab juga harus dapat selesaikan masalah ketidakadilan dalam pembangunan dengan cepat, tepat dan efisien,” jelasnya.

    Dia melanjutkan, untuk program prioritas rencana pembangunan tahun 2017 di SKPD dinilai tidak seimbang dengan alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung capai Rp1,83triliun.

    Semestinya, lanjut politisi PDIP OKI ini, anggaran pada belanja langsung harus lebih besar dibanding belanja tidak langsung.

    “Rincian untuk belanja daerah tahun 2017 antara lain belanja tidak langsung sebesar Rp1,2triliun dan belanja langsung Rp568miliar. Semestinya belanja langsung lebih besar dibanding belanja tidak langsung. Ini indikasi yang menurunkan pertumbuhan ekonomi dan bertentangan dengan program membangun OKI dari desa,” terangnya.

    Disamping itu pula, alokasi dana di PUBM dan PUCK untuk perbaikan dan pembangunan jalan poros di Kecamatan Lempuing, Mesuji, Mesuji Raya dan Pantai Timur terbilang sangat minim. Apalagi banyaknya usulan aspirasi konstituen yang sampai saat ini belum direalisasikan. Padahal sudah dirapatkan di komisi dengan mitra.

    Setali tiga uang, jubir fraksi Demokrat OKI, Wayan Sude menegaskan secara umum KUA PPAS adalah langkah awal menuju keuangan APBD 2017 dan pembahasan selanjutnya.

    “RKPD itu digunakan untuk menyusun prioritas plafon anggaran. Kami juga menginggatkan agar Bupati OKI H Iskandar dapat merealisasikan aspirasi wakil rakyat dan jangan sampai hilang tanpa bekas,” ucapnya. (ata)

     

  • iklan 3




  • Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com