• Pemerintah: KPU Wajib Berkoordinasi Dengan Pemerintah

    0

         Jakarta, jurnalsumatra.com – Penyelenggaraan pemilihan umum wajib memperhatikan dan menyesuaikan berbagai dinamika dari segala aspek kehidupan, proses, dan sinkronisasi, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto.
    “Inilah yang mewajibkan lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berkoordinasi dengan pemerintah dan DPR,” ujar Widodo di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta.
    Hal itu dikatakan Widodo ketika memberikan keterangan dari pihak Pemerintah dalam sidang uji materi ketentuan Pasal 9 huruf a UU Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
    Lebih lanjut Widodo menyebutkan bahwa koordinasi KPU dengan pemerintah dan DPR diperlukan supaya dalam menyusun serta menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis dalam setiap tahapan pemilu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
    “Ini harus sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam undang-undang a quo,” jelas Widodo.

         Widodo juga mengatakan bahwa kata “mandiri” tidaklah mengandung makna KPU dapat melakukan segala-galanya dengan sendiri tanpa melibatkan unsur pemerintahan lainnya.
    “Sekali lagi, karena dinamika penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dari aspek pemilihan umum saja,” pungkas Widodo.
    Sebelumnya seluruh komisioner KPU mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan Pasal 9 huruf a UU Pilkada yang mengahruskan KPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat peraturan KPU.
    KPU menilai bahwa pasal tersebut merupakan ancaman bagi kemandirian KPU, karena menurut KPU selaku Pemohon, lembaga penyelenggara Pemilu tidak boleh tunduk pada arahan pihak manapun.(anjas)

  • iklan 3




  • Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com