• Pakar: KPU Keliru Soal Eliaser Bukan Petahana

    0

         Kupang, jurnalsumatra.com – Pakar hukum administrasi negara Universitas Nusa Cendana Johanes Tuba Helan menilai, pendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa Eliaser Yentje Sunur bukan petahana calon  bupati Lembata adalah keliru.
    “Pendapat itu keliru karena Yentje Sunur sebagai bupati dan maju lagi dalam pilkada serentak 2017,” kata Johanes Tuba Helan di Kupang, Kamis, menanggapi sikap KPU yang menolak melaksanakan rekomendasi Panwaslu Lembata untuk membatalkan pencalonan Eliaser Yentje Sunur yang melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.
    Juru Bicara KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Yosafat Koli menegaskan, rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Lembata yang membatalkan pencalonan Eliaser Yentji Sunur sebagai calon bupati tidak memenuhi syarat.
    Alasannya, larangan bagi seorang petahana melakukan mutasi enam bulan sebelum penetapan calon, sama sekali tidak ada hubungan dengan pencalonan Eliaser Yentji Sunur, kata Yosafat Koli.

         “Rekomendasi Panwaslu Lembata itu dipandang tidak memenuhi syarat karena definisi petahana menurut PKPU adalah orang yang masih menjabat seperti di Kota Kupang,” katanya.
    Sementara Eliaser Yentji Sunur adalah mantan Bupati Lembata dan saat ini adalah warga biasa yang bertarung kembali dalam pilkada serentak 2017.
    Artinya, ada kesalahan penafsiran tentang petahana oleh Panwaslu Lembata sehingga KPU tidak bisa melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan Panwaslu, katanya.
    Yosafat Koli mengatakan, ketentuan yang ada, hanya menjelaskan bahwa petahana adalah mereka yang sedang menjabat.
    “Kalau Panwaslu sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, maka kami membutuhkan penjelasan tertulis seperti edaran tentang pengertian itu. Tidak sebatas penjelasan lisan,” katanya.
    Johanes Tuba Helan menambahkan, rekomendasi Panwaslu Lembata sudah benar bahwa Yentji Sunur itu adalah petahana.
    “Sudah benar dan karena melakukan mutasi pada saat sedang menjabat bupati, dan sekarang maju lagi sebagai calon bupati yang sudah ditetapkan KPU, sehingga sanksi yang diberikan harus sebagai petahana,” katanya.(anjas)

  • iklan 3




  • Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com