• NTT Miliki 82 Badan Usaha Milik Desa

    0

         Kupang, jurnalsumatra.com – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki 82 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebar di 21 kabupaten dan 2.995 desa penerima alokasi dana desa.
    “Pemerintah akan terus mendorong agar pembentukan badan usaha di desa itu bisa terus bertumbuh di seluruh wilayah yang ada di provinsi barbasis kepulauan itu, sesuai harapan pemerintah,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Frits  Wungubelen di Kupang, Jumat.
    Dia mengatakan hal itu menjawab upaya pemerintah setempat mendorong aparatur desa penerima alokasi dana desa untuk membentuk BUMDes untuk kepentingan peningkatan perekonomian warga di pemerintah terkecil tersebut.
    Dia mengatakan, pembentukan badan usaha milik desa itu penting dilakukan warga desa, sebagai wadah bagi masyarakat di desa mengembangkan sejumlah usaha ekonomi produksinya dengan pasokan modal yang bisa lahir secara mandiri di BUMDes, atau juga karena kerja sama dengan BUMN dan BUMD yang ada.
    Dengan begitu, warga masyarakat di desa, akan dengan mudah melakukan sejumlah langkah dalam konteks peningkatan produktivitas usahanya.
    “Bisa di bidang pertanian, peternakan, ekonomi produktif, simpan pinjam, industri rumahan, perdagangan serta jasa angkutan. Prinsipnya kita terus dorong agar bisa bertumbuh,” katanya.
    Frits menyebut, 82 BUMDes yang ada itu tersebar di sembilan kabupaten dari 21 kabupaten di NTT yang menerima alokasi dana desa.
    Dengan angka itu, tentu masih sangat jauh dari jumlah ideal pembentukan BUMDes yang total desa di NTT sebanyak 2.995 desa.

         Dia menyebut, sembilan kabupaten yang sudah memiliki BUMDes itu masing-masing, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) dengan jumlah BUMDes sebanyak 24 unit, menyusul Flores Timur 24 unit dan Kabupaten Sumba Tengah berjumlah 15 unit.
    Selanjutnya Kabupaten Sumba Barat dengan tujuh unit BUMDes, Kabupaten Alor, Lembata dan Ende masing-masing tiga BUMDes, Nagekeo dua unit dan Kabupaten Ngada satu unit BUMDes.
    Dari data yang ada, sejumlah BUMDes itu sebagian besar melaksanakan aktivitas dengan jenis kegiatan perdagangan hasil bumi, simpan pinjam, peternakan, pertanian, jasa transportasi, penjualan sembako, industri kecil, usaha jasa dan pasar desa.
    “Semuanya terjadi atas usulan dan urung rembuk di desa dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi di desa masing-masing,” katanya.
    Terkait modal BUMDes yang ada tersebut, Frits mengaku bersumber dari sumbangan pihak ketiga, bantuan pemerintah desa, bantuan pemerintah kabupaten, tabungan masyarakat serta ada yang murni bersumber dari APBDes.
    “Semuanya saat ini berjalan sangat baik dan telah memberikan manfaat bagi kemajuan dan peningkatan usaha produksi para warga desa,” katanya.
    Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo sangat berharap desa membentuk badan usaha agar perekonomian menjadi meningkat.
    Menurut dia, sekarang ini sudah banyak terbentuk badan usaha milik desa di seluruh kabupaten di Indonesia dan akumulatif dalam dua tahun terakhir pada 2014 tercatat 1.022 unit, dan sekarang sudah mencapai 12.848 unit.
    Dia mengatakan, dari jumlah tersebut 40 di antaranya sudah memiliki omset antara Rp300 juta hingga Rp8,7 miliar.
    Dalam membentuk badan usaha milik desa itu bisa bekerja sama dengan BUMN dan BUMD setempat, dengan jenis usaha bisa bidang pertanian, perdagangan termasuk simpan pinjam.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com