• MENDAGRI Minta Penegak Hukum Hormati Penyerapan Anggaran

    0

    akarta, jurnalsumatra.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta para penegak hukum, yaitu Polri, KPK dan kejaksaan, untuk menghormati hak klarifikasi dalam proses penyerapan anggaran di daerah, termasuk jika ada pejabat yang diduga melakukan penyalahgunaan dana negara.
    “Jika ada dugaan penyelewengan anggaran, penegak hukum tidak boleh langsung melakukan pemeriksaan terhadap terduga karena ada waktu 60 hari bagi pemerintah daerah ataupun Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan klarifikasi, sehingga pejabat tidak ketakutan,” katanya setelah meresmikan Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, di Gedung UKI, Jakarta, Kamis.
    Misalnya, jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan tindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas anggaran, pemda dan Kemendagri memiliki waktu 60 hari untuk melakukam klarifikasi. Penegak hukum harus menghormati hal ini dan jangan sampai sebelum 60 hari, kepolisian, KPK, kejaksaan langsung melakukan pemanggilan pejabat daerah yang bersangkutan.
    Tjahjo menambahkan pemerintah tidak akan melakukan intervensi dalam pemeriksaan kepala atau pejabat daerah setelah hak klarifikasi sudah dilakukan.
    “Setelah 60 hari, ya, silakan, pemerintah tidak akan mengintervensi. Namun harus menghargai hak penyesuaian anggaran melalui klarifikasi,” katanya.
    Selain itu, ia meminta media tidak menyebarkan kegaduhan jika ada kasus anggaran daerah agar tidak terjadi ketakutan di masyarakat.
    Pemerintah memang sedang giat memaksimalkan anggaran pemerintah di daerah.
    Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membentuk tim yang disebut Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan daerah (TP4D) untuk mendampingi pemerintah daerah menyerap anggaran pembangunan dari Pemerintah Pusat.
    “Tim ini bertugas untuk melakukan pendampingan untuk mencegah penyimpangan, penyelewengan dan kesalahan-kesalahan penyerapan anggaran yang tidak semuanya disadari atau tidak diketahui,” ujar Jaksa Agung HM Prasetyo.
    Bahkan, menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan, ada anggaran sekitar Rp270 triliun yang belum terpakai di daerah karena pemda cenderung takut untuk memanfaatkannya.
    Terkait hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi juga telah menginstruksikan para pejabat daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran yang sudah dicairkan oleh Pemerintah Pusat.
    “Hal ini dilakukan karena percepatan penyerapan anggaran karena pengeluaran pemerintah atau ‘government expenditure’ ini salah satu faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi. Untuk membantu, juga sedang dirancang instruksi presiden,” kata Yuddy.
    Para pejabat daerah, tambah Yuddy, jangan ragu atau takut memanfaatkan tender-tender pengadaan barang dan jasa pemerintah sebab kegiatan tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
    “Anda akan dilindungi oleh undang-undang selama tidak memperkaya diri sendiri, tidak dengan sengaja menguntungkan orang lain ataupun tidak menyalahgunakan kewenangan demi keuntungan yang lebih besar,” tuturnya.
    Acara peresmian Program Studi Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia juga dihadiri oleh beberapa tokoh seperti Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Indonesia periode tahun 2000-2001 (era Presiden Abddurrahman Wahid) Ryaas Rasyid dan cendekiawan Frans Magnis Suseno.(anjas)

  • iklan 3




  • Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com