• GLMH: Pemerintah Tidak Perlu Takut Mencairkan Anggaran

    0

    Padang, jurnalsumatra.com – Koordinator Gerakan Lawan Mafia Hukum (GLMH) Sumatera Barat, Miko Kamal mengatakan pemerintah daerah tidak perlu takut mencairkan anggaran selagi tidak melanggar peraturan perundang-undangan, Petunjuk Teknis (Juknis), dan aturan lainnya.
    “Jika pencairan dilakukan sesuai aturan, pemerintah tidak perlu takut tersangkut masalah hukum,” katanya di Padang, Rabu.
    Ia menyampaikan hal ini terkait adanya indikasi ketakutan pemerintah daerah dalam melakukan penyerapan anggaran, karena khawatir bermasalah secara hukum, salah satunya adalah perbuatan korupsi.
    Dalam hal ini katanya, pemerintah bisa memaksimalkan fungsi bagian hukum yang ada di bagian sekretariat pemerintah daerah.
    “Sebelum melakukan pencairan anggaran pemerintah bisa berkonsultasi dulu ke bagian hukum, inspektorat, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” jelasnya.
    Jika belum yakin dengan hal itu, pemerintah juga dapat menggunakan jasa konsultan hukum jika memang dinilai perlu.
    “Pada prinsipnya kita mendukung percepatan penyerapan anggaran demi kesejahteraan masyarakat,” katanya.
    Pada bagian lain, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, mengatakan ketakutan tersebut tidak perlu terjadi karena aturan dan relugasi pencairan anggaran sudah ada.
    “Selama tidak ada aturan yang dilanggar, seperti mark up harga, kwitansi fiktif, dan suap, tidak akan ada yang tersangkut masalah hukum,” tegasnya.
    Semua pihak harus memiliki pandangan yang sama bahwa pembelanjaan kepentingan negara untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga harus mengesampingkan kepentingan perorangan dan atau kelompok.
    Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar, Muhammad Yani mengatakan kendala realisasi fisik dan keuangan di Sumbar lebih kepada evaluasi Kemendagri terhadap APBD 2015.
    Meski demkian, realisasi fisik Sumbar hingga akhir Juli 2015 cukup baik dengan menempati posisi ke lima dari 34 provinsi di Indonesia, dengan persentase mencapai 58,54 persen.
    Sedangkan untuk realisasi keuangan sesuai data Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Sismontep), Sumbar berada pada urutan 10 secara nasional dengan capaian 45,40 persen di atas target yang dipatok sebanyak 38,75 persen.
    “Saat ini dari 431 paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Sumbar, sebanyak 397 paket masih dalam proses lelang, atau setara dengan capaian 92,11 persen. Sementara 320 paket telah telah selesai dilelang dengan pencapaian 77,03 persen,” jelasnya.(anjas)

  • iklan 3




  • Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com