• DISPARBUD Yogyakarta Kewalahan Beri Rekomendasi Bangunan KCB

    0

    Yogyakarta, jurnalsumatra.com – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta berharap ada koordinasi lebih baik dengan Pemerintah DIY dalam proses rekomendasi pembangunan di kawasan cagar budaya karena kewalahan dalam menanganinya.
    “Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sumber daya manusia (SDM) yang ada sangat terbatas. Kami pun tidak hanya menangani rekomendasi bangunan saja, tetapi ada tugas lain yang harus dikerjakan,” kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharso di Yogyakarta, Sabtu.
    Menurut dia, Disparbud Kota Yogyakarta sudah tidak menangani pemberian rekomendasi bangunan yang akan dibangun atau dipugar di kawasan cagar budaya (KCB) sejak dua bulan lalu.
    Eko mengatakan, sudah menyampaikan surat mengenai hal tersebut ke Pemerintah DIY khususnya Dinas Kebudayaan DIY agar bisa menangani pemberian rekomendasi terhadap permohonan masyarakat yang akan melakukan pembangunan atau pemugaran bangunan di kawasan cagar budaya.
    “Dulunya, pemberian rekomendasi itu ditangani DIY tetapi kemudian diserahkan ke pemerintah kota,” katanya.
    Di Kota Yogyakarta terdapat lima kawasan cagar budaya yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur DIY yaitu, Malioboro, Kotagede, Kotabaru, Pakualaman dan Kraton.
    “Kami sudah mendapat jawaban dari DIY yang menyatakan bahwa Dinas Kebudayaan DIY hanya menangani pemberian rekomendasi di kawasan sumbu filosofis saja yaitu dari Tugu hingga Panggung Krapyak,” katanya.
    Pemberian rekomendasi dari DIY tersebut, lanjut Eko, juga terbatas pada bangunan yang berada di sisi kanan dan kiri jalan utama yang menjadi penghubung sumbu filosofis.
    “Sisanya, tetap dikembalikan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, kami berharap ada koordinasi yang lebih baik lagi saat proses pemberian rekomendasi. Tugas ini cukup banyak dan berat. Mungkin saja, mekanisme pemberian rekomendasi bisa lebih disederhanakan,” katanya.
    Selain itu, Eko meminta adanya ketegasan mengenai batas kawasan cagar budaya yang menjadi acuan dinas saat memberikan rekomendasi karena ada perbedaan antara batas kawasan cagar budaya yang ditetapkan DIY dan Kota Yogyakarta. “Harus mengacu ke aturan yang mana?,” katanya.
    Sementara itu, upaya pelestarian bangunan warisan budaya dan bangunan cagar budaya tetap dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
    “Kami siapkan pendataan ulang bangunan warisan budaya dengan pendataan yang lebih lengkap seperti alamat, dan detail bangunan,” katanya yang menyebut saat ini ada sekitar 480 bangunan warisan budaya di Kota Yogyakarta.(anjas)

  • iklan 3




  • Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com