• BPJS Dukung Revisi Tarif INA-CBGS

    0

    Bandarlampung, jurnalsuamtra.com – BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII menyatakan dukungannya atas revisi tarif INA-CBG’s atau “Indonesian Case Base Groups” meskipun penghitungan biaya dalam paket itu bukan hal yang mudah.
    “Mengenai usulan pengkajian ulang tarif INA-CBG’s, saya pandang sebagai sesuatu yang memang harus dilakukan. Review dan perbaikan harus terus berlangsung. Namun, melakukan ‘costing’ (menghitung biaya) bukan hal mudah, diperlukan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak kecil,” kata Kepala BPJS Kesehatan Divre XIII, Mira A Basuni, dalam keterangannya yang diterima di Bandarlampung, Jumat.
    Penentuan tarif INA-CBG’s merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan. Penentuan tarif rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan didasarkan pada pengelompokan dan penghitungan biaya.
    Ia menyebutkan yang menjadi permasalahan selama ini adalah penghitungan biaya yang dianggap belum tepat, sedang pengelompokan berdasarkan diagnosa dibuat dengan mengacu kepada negara lain.
    Sehubungan itu, ia berharap adanya perbaikan setelah penerapan paket INA CBG’s yang sudah hampir dua tahun.
    Menurut Mira, perubahan tarif itu tentunya disertai dengan penyesuaian  besaran iuran peserta BPJS Kesehatan.
    “Selain itu, yang tak kalah penting adalah peningkatan kompetensi petugas ‘koder’ dan ‘verifikator’, serta ditetapkannya kaidah ‘koding’ yang benar,” katanya.
    Penetapan tarif rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sejauh ini didasarkan pada pola pengelompokan (grouping) dan penghitungan biaya (costing).
    Pada pertengahan Mei lalu, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah segera mengkaji ulang paket INA-CBG’s (Indonesian Case Base Groups) untuk memperbaiki pelayanan
    kesehatan kepada masyarakat sekaligus untuk menjadi pendorong bagi rumah sakit swasta untuk mau bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
    “Paket INA CBGs perlu segera dievaluasi dengan memperhatikan faktor inflasi, nilai tukar rupiah dan faktor lainnya yang berkaitan,” katanya.
    Dede Yusuf menyebutkan telah berkunjung ke sejumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dan ternyata pelayanan yang didapatkan masyarakat belum seperti yang diharapkan.  Selain itu, ada jenis-jenis penyakit tertentu yang belum ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
    “Karenanya, Kemenkes sudah seharusnya melakukan pengkajian ulang paket INA CBGs secara teratur,” katanya.
    Dalam kesempatan itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati juga menyatakan hal senada.
    “Dengan cara ini (evaluasi) tentu akan memudahkan bagi RS swasta untuk menampung pasien peserta KIS/BPJS, karena memang tidak mendapat subsidi dari pemerintah,” katanya
    Ia juga menyebutkan RS swasta membiayai sendiri seluruh operasionalnya, sedang biaya RS pemerintah ditanggung pemerintah.(anjas)

  • iklan 3




  • Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com