• iklan 3


  • BNPB: Tidak Ada Pengerahan Prajurit Ke Riau

    0

    Pekanbaru, jurnalsumatra.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Willem Rampangilei menyatakan tidak ada pengerahan prajurit TNI dari Pusat ke Provinsi Riau untuk membantu penanggulangan kebakaran lahan dan bencana asap.
    “Saya percaya Pemerintah Riau sanggup menangani masalah ini, sehingga pengerahan pasukan dari pusat saya tunda,” kata Willem saat memimpin upacara pasukan Satgas Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan Riau di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Kamis.
    Ia mengatakan pengerahan 1.000 prajurit TNI dari Jakarta akan dipusatkan ke Sumatera Selatan karena kondisi kebakaran dan asap di Riau dinilai sudah bisa dikendalikan.
    Menurut dia, jumlah titik api di Riau pada Selasa pagi terpantau hanya dua titik, bertambah dari sebelumnya yang nihil titik api. Kondisi asap juga mulai menipis, dan lebih banyak asap kiriman dari Jambi dan Sumatera Selatan.
    “Kondisi itu masih bisa ditoleransi, cukup Satgas di Riau yang turun. Kalau pengerahan tetap dilakukan tapi tidak ada titik api jadi mubazir dan tak efektif,” ujar Willem.
    Meski begitu, ia berharap Satgas kebakaran Riau bersama pemerintah daerah tidak lekas berpuas hati dengan kondisi sekarang ini.
    Upaya pemadaman harus tetap dilakukan melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat. Setelah kebakaran bisa ditanggulangi, lanjutnya, pemerintah perlu segera melaksanakan program pencegahan agar kebakaran dan bencana asap tidak terulang lagi.
    Willem sebelumnya telah mengultimatum kepada pemerintah daerah di tiga provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan untuk segera menuntaskan pemadaman kebakaran dan bencana asap dalam dua pekan kedepan agar tidak menimbulkan lebih banyak kerugian.
    Willem mengatakan kedatangannya ke Riau adalah untuk mempertegas instruksi Presiden Joko Widodo saat pelantikannya pada 7 September lalu, bahwa kebakaran dan bencana asap harus segera ditanggulangi. Setelah melakukan kunjungan di Riau, Willem langsung bertolak ke Sumatera Selatan untuk meninjau penanggulangan kebakaran di daerah itu.
    Dengan target dua minggu tersebut, maka semua masalah kebakaran dan asap harus kelar pada tanggal 23 September. Ia mengatakan ketiga provinsi tersebut menjadi prioritas penanganan dengan segera karena intensitas kebakaran dinilai paling tinggi, meski kebakaran juga terjadi di Kalimantan.
    Ia menjabarkan, indikator yang harus dicapai selama dua pekan kedepan adalah tidak boleh ada lagi kebakaran lahan dan hutan di area baru, operasional bandara udara harus normal selama 24 jam penuh, aktivitas sekolah tidak boleh lagi terganggu dan tidak boleh ada lagi penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
    “Kedatangan BNPB ke Riau bukan untuk mengambil alih kontrol dan komando dari Satgas, melainkan untuk memperkuat dan memberikan pendampingan,” tukasnya.
    Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arysadjuliandi Rachman mengajak semua pihak untuk bersama-sama menanggulangi masalah kebakaran dan bencana asap tanpa perlu saling menyalahkan.
    Selain itu, ia juga berharap agar penegakan hukum terhadap dilaksanakan secara tegas kepada siapa pun termasuk ke pihak perusahaan.
    “Sanksi kepada perusahaan harus dilakukan oleh pemberi izin. Apabila perusahaan hutan tanaman industri, yang berhak mencabut izinnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan untuk perusahaan sawit yang menerbitkan izinnya adalah Kementerian Pertanian,” imbuh Arsyadjuliandi Rachman.(anjas)

  • iklan 3




  • Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com