• Anggaran Pilkada OKI Rp70 Miliar

    0

    download-3KAYUAGUNG, SUMSEL. jurnalsumatra.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (Sumsel), memerlukan dana sebesar Rp70 miliar untuk kebutuhan pelaksanaan Pilkada OKI yang akan digelar pada bulan Juni 2018 mendatang.

    Ketua KPU OKI, Dedi Irawan SIP MSi mengatakan, sesuai dengan ketentuan UU tentang pilkada bahwa kepala daerah yang akhir masa jabatannya berakhir di semester awal 2019 maka pilkada dilaksanakan 2018.

    “Karena pilkada dilaksanakan juni 2018 tentu tahapan pilkada jika dihitung mundur maka sudah dimulai sejak 2017. Berkaitan dengan siklus anggaran pemerintah daerah, maka saat ini tahun 2016 kita sudah menghitung anggaran kebutuhan pilkada,” Kata Dedi.

    Menurut Dedi, pihaknya sudah menghitung kebutuhan pilkada sesuai dengan standar yang dikeluarkan menteri keuangan maka lebih dari Rp 70 miliar namun ada beberapa item yang disepakati bersama pemerinah daerah seperti Sekretariat PPK dan sekretariat PPS  tidak perlu menyewa dan disediakan oleh pemerintah kabupaten termasuk kendaraan operasional penunjang.

    “Ini baru kesepakatan lisan, kemarin kita disarankan oleh BPKP agar dilakukan kesepakatan secara tertulis atau MoU,” Katanya.

    Dijelaskannya, Jumlah tersebut sudah termasuk jika dilakukan pilkada ulang dibeberapa tempat  sampai dengan tiga bulan berakhirnya pilkada.

    Untuk tahun 2017 sambungnya, berdasarkan hitungan KPU diperlukan dana  sekitar Rp20 miliar yang diperuntukan Rekrutment petugas PPK PPS sekaligus juga mengantisipasi ketersediaan anggaran yang ada di Pemerintah kabupaten yakni bulan Januari – maret, artinya untuk tahun 2018 diperlukan dana sebesar  Rp50 miliar.

    “Nanti ada Naskah hibah, dan dalam naskah hibah tersebut nanti ada klausul dibantu berapa besarannya dan nanti akan ditentukan jumlah besaran hibah tahun anggaran 2017 dan 2018,” jelasnya.

    Menurutnya anggaran pilkada 2018 ini meningkat dan melonjak signifikan jika dibandingkan dengan pilkada 2013, karena ada kebutuhan dan tahapan yang dibebankan kepada KPU, sebagai contoh alat peraga kampanye KPU yang menyiapkan dan menanggung dan hal ini ada ketentuan jumlahnya. Termasuk biaya pemasangan.

    “Harus ada debat kandidat. Termasuk anggaran untuk belanja iklan media massa ditanggung oleh KPU,” Katanya.

    Dedi juga menerangkan saat ini Internal KPU sudah melakukan persiapan salah satunya melakukan penataan infrastruktur sarana dan prasarana dan perlengkapan kantor dan sumberdaya manusia yang ada, dimana jika hari ini dilakukan pilkada maka SDM yang ada sangat minim jika dibandingkan dengan luas kabupaten OKI dengan jumlah TPS yang semakin banyak dan  mencapai ribuan.

    “Jumlahnya tidak seimbang dan akan keteteran jika hanya dikukung oleh 10 orang SDM termasuk sekretaris yang juga. Idealnya jumlah personel sekretariat KPU di kabupaten Kota minimal 17 orang,” tukasnya. (RICO)

  • iklan 3




  • Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com