• iklan 3


  • Tunggakan BPJS Capai Rp 40 Miliar

    0

    Cara-Daftar-BPJS-KetenagakerjaanPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palembang mencatat, dari 500 ribu peserta yang terdaftar tunggakan iuran perbulan mencapai Rp 40 Miliar, tunggakan ini mencapai angka yang fantastis. Tunggakan ini disebabkan banyak faktor

    Kepala BPJS Ketenagakerjaan cabang Palembang, Erisfa mengatakan, tunggakan tersebut disebabkan banyak faktor. Bisa itu karena perusahaan yang membandel untuk membayar, atau memang tidak mempunyai dana untuk membayar.

    “Iuran peserta sudah ditarik namun tidak Dibayarkan itu tidak boleh. Makanya sudah kita beri peringatan,”kata Erisfa, temui usai dalam rapat koordinasi teknis jasa kontruksi dan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan kota Palembang di Pemkot Palembang, Rabu (19/10).

    Ia Menjelaskan, selain masalah tunggakan peserta, ternyata di wilayah kerjanya masih banyak perusahaan baik formal maupun non formal yang belum mendaftarkan pegawainya BPJS Ketenagakerjaan. Seperti diketahui, BPJS cabang Palembang juga menaungi wilayah Kabupaten OKI, OI dan kabupaten Musi Banyuasin.

    “Dari 2.7 juta jiwa penduduk di wilayah kita, hanya 500 ribu jiwa yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Makanya kita tak henti-hentinya mengimbau perusahaan agar segera mendaftarkan pegawainya,”jelasnya.

    Menurutnya, sudah menjadi ketentuan pusat jika setiap pekerja wajib untuk ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ini dikarenakan sudah memang hak pegawai dan bisa mendapat berbagai perlindungan maupun jaminan. Contohnya untuk jaminan hari tua, kecelakaan kerja, pensiun, hingga meninggal.

    Ia tak menampik masih banyaknya perusahaan yang secara sengaja melakukan pelanggaran. Umumnya ada dua bagian besar pelanggaran yang sering dilakukan perusahaan, yakni Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) upah dan PDS pekerja.

    “PDS pekerja itu contohnya perusahaan yang punya 1.000 karyawan, dan hanya mendaftarkan 500 atau 700 orang pekerja. Kalau PDS upah yaitu pembayaran BPJS tidak sesuai take home pay yang sebenarnya melainkan hanya berpatokan pada upah minimum.”ungkapnya.

    Karena masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan pesertanya, pihaknya pun tengah gencar melakukan sosialisasi maupun teguran kepada perusahaan. Termasuk non PNS seperti tenaga honorer dan pekerja Usaha Kecil Menengah (UKM).

    “Setelah kita tahu ada perusahaan yang belum jadi peserta maka akan diberi teguran, jika belum direapon maka akan kita kunjungi dan langkah terakhir baru diserahkan ke kejaksaan. Hal ini sangat wajib mengingat terdaftarnya BPJS Ketenagakerjaan ini adalah hak pekerja,”ujarnya.

    Sementara itu, dalam kegiatan tersebut pihak BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan bantuan kepada ahli waris. Dimana ada tiga ahli waris yang menerima biaya jaminan peserta yang meninggal karena sakit. “Untuk jaminan meninggal karena sakit dari BPJS Ketenagakerjaan ada sebesar Rp 24 juta, ditambah dari masa tabungan peserta yang bersangkutan,”tukasnya.(eka)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com