• Pengamat: Malut Harus Dijadikan Provinsi Tuna

    0

         Ternate, jurnalsumatra.com – Pengamat Ekonomi dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara (Malut), DR Mukhtar Adam menyatakan, pemda harus bersinergi untuk menjadikan Provinsi Malut sebagai daerah kawasan tuna.
    “Salah satunya dengan memfokuskan pengembangan kerjasama tiga daerah yakni  Kota Ternate, Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar),” katanya di Ternate, Sabtu.
    Dia mengatakan, kerja sama segitiga emas tersebut sebenarnya untuk mengembalikan kultur Maluku Kieraha yaitu sebagai kota perdagangan terbesar didunia pada jamannya dengan Pala dan cengkeh yang pernah membuming sebagai salah satu produk asli Malut.
    Akan tetapi, saat ini jika berbicara cengkeh maka Malut kalah, sebab harga cengkeh saat ini telah anjlok, bahkan harga kelapa atau kopra didunia juga ikut anjlok dan digantikan dengan kelapa sawit.
    Bahkan cengkeh saat ini berada diharga rendah, sebab banyak terjadi pembatasan merokok oleh pemerintah.
    Untuk itu, harus dikembalikan kepada sektor pertanian dan harus selesaikan kebutuhan pangan, jika kebutuhan pangan sudah selesai barulah pemerintah itu bisa dibilang cerdas dan ketika semua itu telah selesai, baru kedepannya jadikan Provinsi sebagai nadi Maluku Utara.

         Sementara itu, sekarang harus Malut mengkonsumsi ikan tuna besar-besaran dan Malut harus merubah pola konsumsi dari plagiat kecil ke plagiat besar.
    Dia mengemukakan, adanya plagiat besar akan menjaga sustainable ekonomi dan sustainable sumberdaya, jika tidak tumpukan-tumpukan ekonomi akan terus menghambat pergerakan ekonomi Malut.
    żAkan sulit bagi generasi Malut kedepannya untuk berkompetisi, bahkan akan munculkan banyak pengangguran dan pendidikan saat ini belum mampu dapat menyelesaikan masalah, sekali lagi saya mengingatkan, awas Malut sudah berada di lampu kuningż, ungkapnya.
    Mukhtar menambahkan, setiap desa jika diberikan 5 sampai 7 armada dengan biaya armada Rp55 juta untuk setiap armada, maka untuk menangkap tuna itu akan lebih mudah.
    Sebab, untuk menangkap tuna itu tidak perlu kapal diatas 5 sampai 30 GT, bahkan hanya dengan 1,5 GT saja sudah dapat mampu menangkap tuna.
    “Jadi, kapal-kapal kecil itu yang harus digunakan untuk menangkap tuna, bukan kapal 30 GT dengan biaya yang mahal yang seperti dari Manado dan lainnya,” katanya.
    Oleh karena itu, Malut hanya butuh Kapal 1,5 GT yang biaya investasinya dengan tiga kali trip Rp55 juta, jika Walikota atau Bupati dengan Gubernur mengalirkan dana ke desa dan desa yang mengolahnya sendiri maka mungkin akan sangat berkembang.
    Sebagai contoh, jika satu Desa atau Kelurahan mendapatkan 5 armada maka, maka bisa dikalikan dengan 1087 desa yang ada di Malut, artinya, akan ada banyak armada untuk menangkap tuna, dengan banyak armada berarti memiliki resiko over suplay pada tuna.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com