• Pemkab Kembalikan Hak ASN Tersandung Hukum

    0

         Sampit, jurnalsumatra.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, bakal mengembalikan semua hak Aparatur Sipil Negara yang tersandung kasus hukum, namun pada putusan akhir dinyatakan tidak bersalah.
    Sekretaris Daerah Pemkab Kotawaringin Timur Putu Sudarsana di Sampit, Jumat, mengatakan pemerintah akan mengembalikan penuh semua hak-hak mereka, termasuk nama baik yang bersangkutan.
    “Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk mengembalikan hak ASN tersandung kasus hukum namun yang bersangkutan tidak terbukti bersalah, seperti yang dialami mantan Kepala Dinas Perkebunan Kotawaringin Timur Jakatan yang sebelumnya diduga telah melakukan korupsi,” katanya.
    Ia mengungkapkan setelah dikabulkan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung (MA) terkait dengan kasus dugaan korupsi mantan Kadisbun Kotawaringin Timur Jakatan, pemerintah daerah dalam waktu dekat akan mengembalikan semuah hak yang bersangkutan.
    Menurut Putu, tahapan prosedur pengembalian hak Jakatan, di antaranya pemkab akan menyurati pengadilan setempat, dan setelah ada surat balasan dari Pengadilan Negeri Sampit, baru hak dan kewajiban yang bersangkutan dikembalikan sepenuhnya.
    “Pemerintah daerah pada intinya wajib untuk tunduk dan patuh terhadap putusan MA yang memutuskan perkara PK terhadap saudara Jakatan, tetapi pengembalian haknya tetap harus melalui prosedur yang berlaku,” katanya.

          Pemkab Kotawaringin Timur sebelumnya sempat merekomendasikan pemberhentian secara hormat terhadap Jakatan sebagai ASN, pemberhentian tersebut juga telah diterima oleh Jakatan yang saat itu menjabat sebagai Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur.
    Dalam kasus dugaan korupsi itu, MA mengabulkan PK yang diajukan Jakatan. Peninjauan Kembali yang dikabulkan oleh MA juga terdapat tiga poin penting yang harus dipatuhi semua pihak, terutama dalam hal ini pemerintah daerah.
    Ketiga poin penting itu, di antaranya pengembalian nama baik Jakatan,  pengembalian jabatan Jakatan ke posisi semula, dan Jakatan dinyatakan tidak bersalah dalam kasus tersebut.
    Jakatan sempat dipenjara karena terseret kasus korupsi pengadaan bibit karet pada Tahun Anggaran 2008, saat dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan.
    Dalam kasus tersebut, Jakatan dinilai telah merugikan negara sekitar Rp29,3 juta. Kasusnya bergulir sejak 2010 dan Jakatan ditetapkan sebagai tersangka pada 2011.
    Pada proses awal persidangan 2012, Jakatan divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit. Jakatan dinyatakan tidak bersalah karena pada saat itu dia tidak berada di tempat dan posisi kepala dinas dilaksanakan pejabat lain dengan status pelaksana tugas.
    Dengan demikian dia tidak terlibat dalam proyek tersebut. Tidak puas dengan putusan tersebut, jaksa kemudian melakukan upaya banding, dan kemudian ke MA hingga pada 2016, kasus tersebut berujung kepada PK yang dikabulkan oleh MA.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com