• iklan 3


  • NTT Tunggu Penjabaran Peran Satgas Pungli Kemenhub

    0

         Kupang, jurnalsumatra.com – Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur (NTT) Richard Djami mengatakan, pihaknya menunggu penjabaran peran satuan tugas (Satgas) pungutan liar (pungli) yang dibentuk oleh Kementerian Perhubungan terkait operasi pemberantasan pungli hingga ke daerah.
    “Kami masih menunggu seperti apa penjabaran teknis terkait dengan tugas dan fungsi satgas dari Kemenhub untuk pemberantasan pungli di daerah,” katanya kepada Antara di Kupang, Senin, terkait pembentukan satgas tersebut.
    Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi membentuk satgas pemberantasan pungli Kementerian Perhubungan guna menindaklanjuti temuan operasi pemberantasan pungli di kemententerian tersebut beberapa waktu lalu.
    Satgas yang dibentuk tersebut bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan juga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
    Richard mengaku, pihaknya mengapresiasi langka pihak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tersebut namun pihaknya masih harus menunggu kelanjutan dari aksi satgas tersebut hingga ke daerah.
    “Kami belum mendapatkan jabaran teknis terkait tupoksi (tugas pokok dan fungsi) satgas tersebut, jika nanti melibatkan pemerintah daerah melalui dinas terkait maka akan diatur langka strategis selanjutnya,” kata dia.

         Dia mengatakan, untuk saat ini pihaknya terus memantau praktek pungli di area strategis seperti Pelabuhan Laut Bolok dan Tenau di Kota Kupang.
    “Kami sudah dengar informasi terkait adanya pungutan liar di pelabuhan Bolok dan Tenau namun belum ada laporan langsung dari masyarakat yang masuk,” katanya.
    Dia menambahkan, namun terkait pungutan liar tersebut, lanjut dia, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi secara ke dalam kepada pihak pengelolah Pelabuan Bolok oleh PT ASDP Ferry Indonesia, dan Pelabuhan Tenau oleh PT Pelayaran Indonesia (Pelindo) III.
    Sebelumnya, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton mengatakan, laporan dugaan pungli yang di Pelabuhan Bolok terkait dengan pungutan tiket yang melebihi tarif atau tarif baru, pungutan pengangkutan alat berat berupa escafator dan biaaya bagasai yang tidak sesuai dengan tarif.
    “Kalau di Pelindo III Cabang Tenau Kupang praktek pungli yang dilaporkan terkait dengan pas masuk melebih tarif Rp 1.150 namun dipungut sebesar Rp 1.500,” katanya secara terpisah kepada Antara di Kupang menjelaskan laporan pungli yang diterima pihaknya.
    Richard Djami berharap, satgas yang dibentuk pihak Kementerian Perhubungan tersebut nantinya dapat beroperasi memberantas pungli hingga ke area yang selama ini masih marak dilakukan pungli termasuk di area pelabuhan laut.
    “Jika nanti satgas tersebut melibatkan pihak pemerintah daerah melalui dinas terkait maka kami siap untuk terlibat dalam aksi pemberantasan pungli,” demikian Richard Djami.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com