• Mendagri Belum Tetapkan PLT Wali Kota Kupang

    0

         Kupang, jurnalsuamtra.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum menetapkan pejabat pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Kupang sebagai pengganti wali kota ‘incumbent’ Jonas Salean yang cuti karena ikut pilkada serentak 2017 di daerah itu.
    “Hingga saat ini Pemkot Kupang belum dapatkan surat keputusan tentang Plt itu dari Mendagri pascapengusulan tiga nama dari Pemprov NTT melalui gubernur sesuai regulasi yang ada,” kata Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang Yos Rera Beka, kepada Antara di Kupang, Senin.
    Menurut dia, sesuai aturan yang berlaku, Mendagri harus segera menetapkan satu dari tiga nama pejabat pratama lingkup pemerintah provinsi yang diusul untuk menjadi pelaksana tugas wali kota setelah pengajuan cuti petahana.
    Dalam konteks Kota Kupang, usul cuti ‘incumbent’ wali kota dan wakil wali kota yang dilayangkan ke Gubernur NTT sudah ditandatangani dan sudah disampaikan ke KPU Kota Kupang.
    Oleh karena itu, sudah selayaknya penetapan pelaksana tugas wali kota segera dilakukan Menteri Dalam Negeri sebelum petahana melaksanakan cuti kampanye, sehingga tidak terjadi kekosongan di pemerintahan ini.
    “Apalagi saat ini sedang dilakukan sidang pembahasan APBD 2017 yang tentunya penting dihadiri kepala daerah yang nantinya akan menandatangani dokumen Perda APBD tersebut,” katanya.

         Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang itu mengaku, secara resmi Wali Kota Kupang Jonas Salean dan Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man akan resmi melaksanakan cuti pada 28 Oktober nanti. “Ada harapan agar sebelum tiba waktunya itu Menteri Dalam Negeri sudah tetapkan pelaksana tugas Wali Kota Kupang,” katanya.
    Dia mengatakan, dari aspek regulasi sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri 74 tahun 2016, tugas pelaksana wali kota sama dengan tugas wali kota definitif, antara lain boleh menerbitkan sejumlah keputusan strategis termasuk menandatangani Perda APBD tahun berjalan dan anggaran murni.
    Selanjutnya, seorang pelaksana tugas wali kota kata dia, juga memiliki kewenangan mengisi jabatan sesuai dengan kebutuhan pemerintah sebagaimana yang diamantkan dalam perda perangkat daerah dengan izin Menteri Dalam Negeri.
    Mengingat besarnya kewenangan seorang pelaksana tugas wali kota itulah, maka diharap Menteri Dalam Negeri segera menetapkannya agar sudah bisa melaksanakan sejumlah tugas-tugasnya nanti.
    Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya terpisah mengaku telah mengusulkan tiga calon pejabat pelaksana tugas Wali Kota Kupang ke Menteri Dalam Negeri.
    Tiga pejabat pratama tingkat provinsi yang diusulkan gubernur dua periode itu ke Mendagri untuk jabatan Plt wali kota Kupang itu Asisten Pemerintahan Sekda NTT Johanna Lisapaly, Asisten Administrasi Keuangan Sekda NTT, Ben Polo Maing,  serta kepala Bappeda Provinsi NTT, Wayan Darmawa.
    “Secara prosedural usulan itu sudah disampaikan, tinggal eksekusi dari Menteri Dalam Negeri,” katanya.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com