• Masyarakat Miskin Nilai BPJS Kebijakan Salah

    0

    demo-masyarakat-miskin-palembangPalembang, jurnalsumatra.com -  Ketua Masyarakat Miskin Kota Sumsel Arifin Kalender menilai selama dua tahun pemerintahan Jokowi JK ada kebijakan yang salah yaitu didirikanya lembaga BPJS. Hal ini diungkapkannya saat berunjuk rasa di bundaran air mancur Palembang, Kamis (20/10).

    Unjuk rasa dalam memperingati genapnya dua tahun usia pemerintahan mereka tepatnya  20 Oktober 2016. Arifin Kalender  menilai kalau 2 tahun kinerja Jokowi kebijakan yang tidak menguntungkan adalah BPJS karena memberatkan masyarakat.

    “ Makan saja masyarakat susah apalagi disuruh membayar iuran BPJS tiap bulan, dalam satu keluarga ada beberapa orang yang harus ditanggung.  Tentunya ini sangat memberatkan, sedangkan BPJS wajib. Seharusnya aturan BPJS harus di revisi ulang seperti yang dilakukan Gubernur Sumsel Alex Noerdin berani menerapkan berobat gratis bagi masyarakat Sumsel cukup dengan menunjukan KTP dan KK, walaupun hanya kelas III dan masyarakat telah menikmati berobat gratis di Sumsel, Jokowi seharusnya belajar dari program berobat gratis dari Gubernur Sumsel yang hanya menerapkan KTP dan KK dan tidak bayar,” katanya.(eka)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com