• iklan 3


  • Legislator Sarankan Pemkot Bentuk Rumah Pengaduan Publik

    0

         Mataram, jurnalsumatra.com – Legislator DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, mengusulkan pembentukan rumah pengaduan pelayanan publik sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah terhadap operasi pemberantasan pungli (OPP).
    “Kami menilai rumah pengaduan bisa lebih efektif dibandingkan dengan layanan pengaduan melalui telepon,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram I Gde Sudiarta di Mataram, Senin.
    Pernyataan itu dikemukakannya menyikapi rencana Pemerintah Kota Mataram yang akan membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap berbagai pelayana publik termasuk indikasi adanya pungutan liar atau biasa disebut pungli melalui nomor telepon.
    Politisi dari Partai Gerindra ini menilai, rumah pengaduan akan lebih efektif karena pengaduan bisa dilakukan secara langsung sehingga tindak lanjutnyapun bisa lebih cepat.
    “Dengan bertatap muka, identitas masyarakat yang mengadu dan objek yang diadukan jelas, dengan demikian pemerintah kota bisa segera mengambil tindakan,” katanya.

         Berbeda dengan pengaduan melalui layanan telepon yang disebutnya membutuhkan waktu lama untuk melakukan tindak lanjut, sebab pemerintah kota terlebih dahulu melakukan klarifkasi terhadap identitas pengadu dan yang diadukan.
    “Oleh karena itu, kami lebih mendukung pemerintah membuat rumah layanan pengaduan masyarakat,” ujarnya.
    Di sisi lain, Komisi I yang membidangi pemerintahan daerah ini dalam waktu dekat akan melakukan rapat komisi untuk merancang rencana kegiatan inspeksi mendadak (sidak) pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pelayanan.
    SKPD pelayanan yang dimaksudkan antara lain, puskesmas, rumah sakit, kecamatan, kelurahan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T).
    “Sidak ini kami maksudkan untuk melihat langsung seperti apa proses pelayanan, dan apakah ada indikasi pungli atau tidak,” ujarnya.
    Menurutnya, sidak itu juga dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan masyarakat yang selama ini mengaku belum terlayani secara maksimal.
    “Kami tidak jarang menerima masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik, untuk itu adanya OPP ini memperkuat kita untuk melakukan sidak terhadap pelayanan publik,” ucapnya.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com