• iklan 3


  • Legislator Dukung Gubernur Cabut Izin Tambang Bermasalah    

    0

    Sampit, jurnalsumatra.com – Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Jhon Krisli mengaku mendukung rencana Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mencabut izin tambang bermasalah di daerah itu dan melibatkan KPK.
    “Saya sangat sepakat tindakan tegas yang akan diambil Gubernur Kalteng Sugianto Sabran tersebut, sebab jika hal itu tidak segera dilakukan dikhawatirkan permasalahan perizinan pertambangan di Kalteng tidak akan bisa tuntas,” katanya kepada wartawan di Sampit, Kamis.
    Jhon mengungkapkan, penerbitan sejumlah izin tambang di Kalteng, terutama Kotawaringin Timur diduga kuat tidak sesuai prosedur aturan dan ketentuan yang berlaku, bahkan tidak menutup kemungkinan juga telah terjadi pungutan liar (Pungli).
    Dengan melibatkan KPK diharapkan dugaan mulai dari proses penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur dan Pungli nantinya bisa terungkap.
    Selain itu juga menjerat dan menyeret pihak yang terlibat dalam proses penerbitan izin tambang tidak procedural dan Pungli ke meja hijau.
    “Kami dari lembaga DPRD Kotawaringin Timur pada 2011 lalu telah meminta bahkan merekomendasikan agar pemerintah Kotawaringin Timur meninjau kembali dan mencabut izin tambang bermasalah tersebut, dengan harapan tidak menimbulkan permasalahan hokum di kemudian hari, namun rekomendasi kami tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” katanya.
    Jhon mendorong KPK bisa mengungkap dugaan korupsi dan Pungli ata penerbitan sejumlah perizinan tambang di Kotawaringin Timur.
    Sementara itu, sebelumnya Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengatakan pemerintah provinsi Kalteng nantinya akan mengevaluasi semua perizinan baik itu pertambangan maupun perkebunan sawit.
    “Pada intinya kita tidak ingin mencari masalah dengan mengevaluasi perizinan itu, hal ini kita lakukan hanya untuk menertibkan agar semuanya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
    Sugianto juga mengatakan, jika dalam evaluasi nantinya ditemukan izin yang bermasalah dan tidak sesuai dengan aturan maka pemerintah provinsi kalteng akan mencabutnya.
    “Jika izin itu terbit tidak sesuai aturan untuk apa kita pertahankan, tentunya harus dicabut, yang jelas saya tidak ingin Kalteng ini banyak masalah. Dan tujuan saya sebagai gubernur adalah membangun serta mensejahterakan masyarakat Kalteng,” ungkapnya.
    Sementara itu, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, terkait penerbitan beberapa izin tambang diduga bermasalah karena prosesnya tidak sesuai prosedur sejumlah pejabat di Kotawaringin Timur mulai diminta keterangan oleh KPK.
    Pejabat Kotawaringin Timur yang diinformasikan telah  dimintai keterangan KPK tersebut mulai dari bupati, Ketua DPRD, Sekda, Asisten bupati, Kabag Ekonomi SDA dan SDM dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com