• Gubernur Usulkan Calon PLT Wali Kota Kupang      

    0

    Kupang, jurnalsumatra.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya telah mengusulkan tiga calon pejabat pelaksana tugas Wali Kota Kupang ke Menteri Dalam Negeri.
    “Calon pejabat pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Kupang sebagai pengganti patahana yang akan menjalani cuti karena bertarung dalam pilkada serentak 2017, sudah diusulkan. Tinggal menunggu penetapan,” kata Kepala Bagian Pengembagan Daerah, Pejabat Politik, dan Daerah, Biro Tata Pemerintahan Setda NTT Viktor Manek kepada Antara di Kupang, Jumad.
    Dia mengemukakan hal itu, terkait semakin dekatnya batas akhir penetapan pelaksana tugas, yang oleh amanat Permendagri 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara pada tujuh hari kerja sebelum penetapan paket calon yang jatuh pada 24 Oktober nanti.
    Sesuai perintah undang-undang, setiap kepala daerah yang bertarung kembali harus mengusulkan permohonan cuti di luar tanggungan negara untuk terlibat dalam kampanye calon yang agendanya disediakan oleh KPU selaku penyelenggara.
    Dalam hubungan dengan itulah, Wali Kota Kupang Jonas Salean dan Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man mengajukan cuti kampanye ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubrnur NTT.
    Dia menyakini, proses penetapan Plt Wali Kota Kupang dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah diatur dalam undang-undang.
    Viktor Manek juga menolak menyebutkan siapa-siapa yang akan diusulkan gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas Wali Kota Kupang.
    Keterangan yang diperoleh menyebutkan, tiga nama yang diusulkan ke Mendagri itu adalah Johanna Lisapaly (Asisten I Setda NTT), Ben Polo Maing (Asisten III Setda NTT) dan Wayan Darmawa (Kepala Bappeda NTT).
    Tentang tugas dan kewenangan Plt, ia mengatakan, seperti wali kota definitif.
    “PLt memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menandatangani Perda APBD dan Perda Organisasi Perangkat Daerah setelah ada persetujuan tertulis menteri,” katanya.
    Plt juga dapat melakukan penggantian pejabat sesuai perda perangkat daerah setelah mendapat persetujuan menteri. Plt juga bertugas memfasilitasi penyelenggaraan pilkada, katanya.(anjas)

     

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com