• Dua Kades Kecamatan Merapi Diberhentikan Sementara

    0

    LOGO KABUPATEN LAHATLahat, jurnalsumatra.com – Dua kepala desa (Kades), yakni, Desa Telatang dan Merapi, Kecamatan Merapi Barat telah diberhentikan sementara dari jabatannya. Hal tersebut dilakukan, lantaran kedua oknum ini terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang ditangkap di Palembang beberapa waktu lalu. Oleh sebab itu, keduanya telah diberhentikan sementara waktu, sembari menunggu keputusan dari pegadilan, dan untuk tugas-tugasnya diambil alih oleh Sekretaris Desa (Sekdes)

    “Benar kedua oknum kades kecamatan merapi barat ini, kita berhentikan sementara waktu, sembari menunggu hasil keputusan dari Pengadilan,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM Pemdes) Kabupaten Lahat, Drs H Agustiar Effendi MM didampingi Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa dan Kelurahan (PDK), Amrillah Dahlan SE.

    Nah sambung H Agustiar, untuk tuga-tugas kedua oknum kades ini, sementara waktu akan diteruskan oleh sekretaris desa (Sekdes), masing-masing desa tersebut. Ini dilakukan berdasarkan, Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Sementara Bupati Lahat No 141/120/KEP/BPM Pemdes/II/2016 tentang pemberhentian sementara kepala desa dan penunjukan sekretaris desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kades Telatang kecamatan Merapi Barat, tertanggal 13 September 2016 (atas nama, Hedi Marlian).

    “Selain itu, surat dengan nomor No 141/121/KEP/BPM Pemdes/II/2016 tentang pemberhentian sementara kepala desa dan penunjukan sekretaris desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kades Merapi kecamatan Merapi Barat, tertanggal 14 September 2016 (atas nama, Pandriadi),” tutur H Agustiar.

    Dijelaskan Amrillah, pihak BPM Pemdes menunggu keputusan pengadilan dalam penetapan status kades yang tertangkap mengkonsumsi narkoba.

    “Sedangkan, untuk menganti dua kades tersebut akan dilaksanakan kembali pemilihan ulang pada pilkades 2017, dimana, dalam urusan administrasi desa sepenuhnya diserahkan kepada sekdes,” tambahnya lagi.

    Lalu,  pemerintah desa (pemdes) menjadi lumpuh dengan tidak adanya kades memimpin desa tersebut, kendati sekdes mengambil alih untuk sementara waktu. “Penunjukan tersebut agar roda pemerintahan di tingkat desa tidak menjadi lumpuh, guna melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi dan lain sebagainya,” pungkas H Agustiar. (Din)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com