• DPRD Banyuasin Dukung Penghentian DID

    0

    agus-salamBANYUASIN, Sumsel, jurnalsumatra.com – Rencana PLh Bupati Banyuasin  SA Supriono untuk menyetop sementara dana infrastruktur desa (DID) tahun anggaran 2017 dan mengalihkan anggaran tersebut untuk pembangunan jalan poros antar desa, kecamatan menuju jalan Kabupaten,  tidak  bertepuk sebelah tangan melainkan mendapat dukungan dari  DPRD Banyuasin.

    Dewan sendiri minta Pemkab Banyuasin segera mengusulkan rencana revisi aturan yang mempanyungi adanya program DID tersebut,  terutama Perda RPJMD yang di dalamnya memuat visi dan misi Kepala Daerah.

     “Kita dukung DID di hentikan,”ujar  Ketua DPRD Banyuasin,  H Agus Salam,SH kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (24/10) 2016.

    Rencana penyetopan DID khususnya dana infrastruktur sebesar Rp 300 juta dari Rp 500 juta perdesa,tujuanya baik yakni untuk menghimpun dana infrastruktur yang selama ini tersebar di desa-desa agar bisa dibangun untuk jalan poros yang sangat dibutuhkan masyarakat.

    “Tujuannya baik,maka perlu kita dukung, kita tau jalan poros Tungkal Ilir,Pulau Rimau, Air Salek,Muara Padang dan jalan porosnya saat ini kondisinya rusak. Dengan DID ditarik diharapkan ada dana infrastruktur yang bisa kita bangunkan untuk jalan poros yang rusak ini,”katanya.

    Sedangkan pembangunan desa  tambahnya, tetap jalan dengan adanya dana desa dari APBN, bahkan bisa melalui dana APBD Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

    “Pembangunan desa tetap jalan, karena tidak hanya dari DID tapi melalui APBD Provinsi dan APBN, dan yang penting dana ADDnya  tetap ada Rp 200 juta untuk gaji perangkat desa,”jelasnya.

    Artinya  terang diq  rencana PLt Bupati Banyuasin ini ada hal positifnya, untuk mengatasi kesulitan pembangunan jalan poros yang terjadi selama ini.

    “Sangat kita dukung kalau lebih baik, tapi ikuti aturan yang ada seperti perda RPJMD yang mesti dilakukan revisi,”tegasnya.

    Politisi senior Golkar ini, minta  Pemerintah Kabupaten Banyuasin hendaknya  tidak lagi mengusulkan DID ini dalam KUA PPAS dan RAPBD tahun anggaran 2017.

    “Kalau memang DID dihapus, maka dalam KUA PPAS dan RAPBD 2017 jangan dimasukan lagi,”tandasnya.

    Wakil Ketua DPRD Banyuasin, H Askolani  juga menilai rencana penyetopan DID ada nilai positifnya bagi pembangunan infrastruktur jalan poros yang saat ini kondisinnya rusak berat.

    “DID hanya fokus pembangunan dalam desa, sedangkan jalan poros rusak karena dana infrastruktur yang dimiliki Pemkab Banyuasin tidak mampu mengatasi persoalan itu,”katanua.

    PLh Bupati Banyuasin, Supriono mengatakan,  DID di stop karena dana desa dari pusat sudah ada, dan kondisi keuangan Banyuasin yang tidak memungkinkan mengingat defisit anggaran dan adanya pemotongan anggaran dari pemerintah pusat.

    “Jika tidak di stop, maka kita tidak bisa membiayai pembangunan jalan poros antar desa,kecamatan dan Kabupaten,”katanya.

    Menurutnyq,  ada empat jalan poros yang mendesak yakni untuk dibangun yakni  Trans Pulau Rimau, Trans Tungkal Ilir, Trans Air Saleh dan Trans Sugihan yang tidak tersentuh pembangunan, masyarakat ngeluh,kades-kades sendiri tidak sedikit yang ngeluh baik langsung maupun di media sosial sepeti Facebook, karena jalan menuju ke desa mereka rusak.

    “Jika  tidak ditanggulangi sekarang akan berlarut. Maka hentikan sejenak DID,sampai infrastruktur kita lebih baik. Jalan dalam desa dibangun melalui  DID memang bagus,lorong bagus semua. Tapi jalan menuju desa tidak doerbaiki dan trto rusak, rasanya percuma,”katanya.

    Dia mencontohkan,  di Pulau Rimau akibat  kondisi jalan rusak harga TBS sawit anjlok karena  harganya dibeli murah, sedangkan para pengepul atau agen menjual di pabrik harganya cukup mahal di atas Rp 1500 perkilogram.

    ” Mereka beli TBS di petani murah, alasannya para pengepul biaya transportasi mahal,  karena jalan rusak, ini sangat miris dan tidak boleh dibiarkan, saya tidak mau ini dibiarkan terus terjadi  yang merasakan imbasnya para petani kita,”tuturnya.

    Ujarnya,  tidak ada cara  dan  solusi yang terbaik bahwa,   jalan poros antar desa menuju ke Kecamatan dan menuju Kabupaten harus bagus.

    “Jalan Poros antar Desa menuju Kecamatan lalu menuju ke Kabupaten yang kebih utama dan  harus bagus.Jika  semuanya sudah bagus, Insya Allah semua kegiatan bisa dinikmati oleh warga, termasuk harga sawit akan tetap stabil,”katanya. (Lubis)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com