• iklan 3


  • Di Palembang Ada Lurah Hindari Pemberantasan Pungli

    0
    Bulan Depan Plh Lurah Akan Definitif

    Di Palembang Ada Lurah Hindari Pemberantasan Pungli

    Palembang, jurnalsumatra.com –  Pemerintah terus giat melakukan pemberantasan pungutan liar (pungli), namun rapat pembahasan pungli justru ada yang tidak mengahdiri, rapat ini.

    Rapat tersebut guna membahas serta menindaklanjuti edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 5 tahun 2016 dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

    Sekretaris Daerah sekda Harobin Mustofa, meminta agar Camat, dapat memberikan teguran terhadap Lurah yang tidak hadir dalam rapat penting untuk membersihkan Pungutan Liar (Pungli) pada pelayanan di seluruh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

    “Tolong Camat catat Lurah yang tidak hadir, dan untuk yang bosan jadi lurah silakan ngomong, karena banyak yang menginginkan jabatan tersebut,” jelasnya saat memimpin rapat di ruang Parameswara Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Senin (24/10).

    Ia menghimbau, agar seluruh Lurah dapat bekerja profesional dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Karena, alasan seperti menjadi senjata pamungkas untuk mengabaikan tugas.

    Seperti yang dilakukan lurah 13 Ulu yang tidak hadir karena alasan anaknya sakit, lurah Sungai Selayur tanpa keterangan, lurah Sungai Lais sakit, 5 Ulu tanpa keterangan, Plaju Ilir Sakit dan 13 Ulu tanpa keterangan.

    “Saya ketahui, sudah terlalu sering Lurah tidak hadir karena alasan-alasan sakit. Padahal, rapat yang dilaksanakan ini sangat penting untuk memberantas Pungli dan memberikan pengetahuan terkait aturan agar Lurah, Camat dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memahami aturan terkait pelayanan,” jelasnya.

    Harobin menerangkan, dikumpulkannya Lurah, Camat dan SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan yang diberikan, karena apa yang menjadi kebijakan Presiden terkait pemberantasan Pungli harus segera dilakukan oleh Pemkot Palembang.

    “Soal pungli ini bukan jadi rahasia umum lagi. Untuk itu, kita tidak ingin staff baik Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non PNS, kedapatan melakukan praktik Pungli yang berimbas kepada kerugian negara. Dimana, melalui pertemuan ini juga saya ingin mengingatkan,”urainya.

    Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi di Kota Palembang, Harobin ingin mendengar langaung komitmen dari seluruh kepala SKPD sampai Lurah, untuk tidak melakukan praktik pungli, termasuk mengawasi seluruh staff.

    “Mungkin Kepala SKPD, Camat termasuk Lurah tidak melakukan praktik pungli, akan tetapi pimpinan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan bawahan. Artinya, jika ada staff yang melakuka  pungli, pimpinan harus bertanggung jawab dengan kegiatan yang kini benar-benar ingn dibersihkan dari tubuh pemerintahan tersebut,” imbuhya.

    Untuk melakukan antisipasi, Pemkot Palembang bersama Inspektorat Kota Palembang, akan membentuk tim, yang akan bertugas mengawasi langsung pelayanan publik yang diberikan.

    Dimana, jika kedepan masih ditemukan praktik-praktik pungli, maka pejabat kedapatan terbukti akan langsug dicopot dari jabatan, sampai penurunan pangkat dan untuk non Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan langsung dipecat.

    “Kita tidak ingin pungli mengganggu pelayanan yang diberikan. Karena, jika memang nanti setelah ada himbauan seperti hari ini masih ada praktiknya di lapangan, maka bagi yang menjabat akan langsung kita pecat dari jabatan, non PNS akan kita pecat sebagai pegawai dan jika memang merugikan negara akan kita serahkan ke aparat hukum,”tukasnya.(eka)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com