• iklan 3


  • BPBD Dapat Suntikan Rp1,2 Miliar Penanganan Bencana

    0

        Kulon Progo, jurnalsumatra.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendapat suntikan belanja tidak terduga untuk penanganan bencana di wilayah ini pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2016.
    “APBD Perubahan 2016 sudah disyahkan, tapi kami belum mendapat kepastian dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) anggaran yang dapat digunakan. Dana tersebut akan digunakan mengantisipasi apabila terjadi bencana,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kulon Progo Gusdi Hartono di Kulon Progo, Selasa.
    Ia mengatakan dampak kerusakan akibat bencana banjir dan longsor bersifat darurat atau mendesak harus sudah terselesaikan pada masa tanggap darurat, terutama pembersihan material longsoran dan pembukaan akses jalan.
    Selama Januari hingga September, kata Gusdi, BPBD telah menggunakan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp3 miliar. BTT tersebut digunakan digunakan untuk tanggap darurat bencana kebakaran Pasar Bendungan sebesar Rp1 miliar, mitigasi struktur bencana, dan status darurat bencan tanah longsor lain di kawasan Bukit Menoreh.

       “BTT sudah kami serap dengan optimal karena adanya bencana. Tapi kalau tidak ada bencana, BTT tidak terserap, artinya di Kulon Progo tidak ada bencana dan kondisinya aman,” kata Gusdi.
    Terkait kerusakan infrastruktur jalan atau talud di kawasan Bukit Menoreh yang belum tertangani dengan maksimal akibat tanah longsor, Gusdi mengatakan kerusakan yang belum terselesaikan pada masa tanggap darurat karena harus dilakukan perbaikan infrastruktur yang bersifat permanen, maka telah dimaksukkan dalam prioritas penanganan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
    “Kami sudah melakukan koordinasi dengan DPU untuk perbaikan infrastruktur yang rusak,” katanya.
    Ketua Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Suharmanto meminta pemkab menjelaskan penganggaran Rp1,2 miliar dalam BTT APBD Perubahan 2016. Menurutnya, penanganan bencana, khususnya tanah longsor di wilayah Kulon Progo masih belum optimal. Hal ini dilihat dari kasus longsor di beberapa titik belum tertangani dalam satu tahun terakhir.
    “Kami minta BPBD memiliki data jumlah titik longsor dari skala kecil hingga besar, sehingga penanganan bisa konprehensif,” katanya.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com