• Anggota DPR Diminta Tidak Bicarakan Sara

    0

         Jakarta, jurnalsumatra.com – Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana meminta Anggota DPR tidak membicarakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) saat rapat paripurna seperti dilakukan Anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf pada Rabu (19/10).
    “Jangan bicara yang sensitif seperti larang-larang orang memilih pemimpin karena perbedaan agama, itu SARA yang sensitif,” kata Dadang di Jakarta, Kamis.
    Dia menjelaskan kalau berbicara SARA bisa panjang bahkan bisa membahayakan situasi keamanan negeri ini.
    Padahal, menurut dia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah disepakati para pendiri bangsa dari berbagai agama dan suku.
    “Pancasila adalah kesepakatan, jadi kita harus bicara dalam perspektif Pancasila ketika berbicara di wilayah publik, maka agama yang kita bicarakan adalah sebagai moralitas dan akhlak,” ujarnya.
    Ketua DPP Partai Hanura itu menilai, harusnya cari nilai-nilai agama yang bisa diterima semua pihak seperti kejujuran, kesederhanaan, kerja keras dan toleransi antarumat beragama.
    Dia mengatakan, calon presiden, gubernur, bupati itu ada syaratnya di UU sehingga tidak boleh ditambah-tambah dengan hal yang berbau SARA karena berbahaya.
    Sementara Juru Bicara Tim Sukses Ahok-Djarot, Miryam S Haryani menilai wajar apa yang disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi PKS Almuzammil Yusuf mengenai toleransi.

         Namun, Miryam menegaskan bahwa Fraksi Hanura tidak akan meniru hal tersebut.
    “Pernyataan yang dibacakan PKS di paripurna sesuatu yang wajar, karena semua berharap toleransi selalu jadi pegangan kita dalam berbagai kondisi tidak hanya pilkada,” katanya.
    Dia mengatakan tensi politik yang meninggi merupakan sesuatu yang perlu disikapi dengan bijaksana oleh setiap pihak, segala sesuatu terjadi karena merupakan bentuk reaksi atas aksi yang muncul sebelumnya sehingga setiap orang harus bisa saling menahan diri.
    Sebelumnya, Anggota Fraksi PKS Almuzammil Yusuf membuat situasi ruangan rapat paripurna riuh karena membacakan surat terkait pernyataan Gubernur DKI soal Al Maidah Ayat 51 pada rapat paripurna DPR, Rabu (19/10).
    “Saya hanya ingin menyampaikan satu hal yang menjadi hak saya sebagai dewan. Saya ingin menyampaikan soal suara seseorang tentang makna toleransi,” kata Muzammil.
    Muzammil mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menegakkan hukum.
    Dia juga menyinggung pernyataan yang disampaikan oleh mantan Kepala BIN Hendropriyono dan dirinya meminta kepada masyarakat tidak perlu takut dengan peringatan yang dilontarkan Hendropriyono mengenai situasi keamanan menjelang pilkada.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com