• iklan 3


  • Migrasi Gas Di Kupang Butuh Sosialisasi Intensif      

    0

    Kupang, jurnalsumatra.com – Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan butuh sosialiasi intensif migrasi bahan bakar rumah tangga dari minyak tanah dan kayu bakar ke gas bagi warga di wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu.
    “Ini penting mengingat kondisi kehidupan sosial ekonomi warga di daerah ini masih sangat bergantung kepada minyak tanah dan bahkan kayu bakar,” kata Jonas di Kupang, Selasa.
    Jonas mengatakan hal itu menjawab adanya kelompok lembaga swadaya masyarakat yang sedang masuk keluar rumah warga menawarkan bahan bakar gas dan pemberian tabung gas 3kg gratis dengan mengumpulkan KTP dan kartu keluarga (KK) warga itu, tanpa surat resmi dari pemerintah.
    Menurut dia, Pemerintah Kota Kupang sangat mendukung kebijakan tersebut, namun demikian penting untuk dilakukan sosialiasi agar masyarkat jangan terjebak dengan sejumlah kemungkinan yang justru memberikan penderitaan bagi warga masyarakat itu.
    Tentunya juga harus ikut dipertimbangkan hal-hal yang masih menjadi bagian dari kultur kehiduypan dan sosial ekonomi warga daerah ini yang masih sangat bergantung dengan alam.
    “Warga kita yang bermukim di daerah-daerah pinggiran dan perbatasan masih sangat bergantung dengan pola kayu api yang diperoleh dengan mudah di lingkungan tempat tinggalnya. Kalau mau beralih ke gas, maka harus juga dipastikan apakah bisa diterima warga atau tidak,” katanya.
    Sistem pembakaran dengan menggunakan gas, tentu akan juga memberikan dampak bagi sejumlah pengeluaran warga tersebut, termasuk salah satunya membeli kompor sebagai media memasaknya.
    Dengan demikian, maka warga dipaksa lagi menggantikan kompor yang sudah biasa digunakan memanfaatkan minyak tanah dengan sistem gas. “Ini repot dan tentu jika dimanfaatkan salah, akan bisa memberikan dampak buruk bagi warganya,” katanya.
    Mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu tegas mengatakan, telah meminta para lurah dan camat untuk mengarahkan warga tidak terpancing dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok orang yang mengatas namakan yayasan tertentu itu yang tidak melalui surat resmi pemerintah.
    Apalagi lanjut Jonas, prosedur pemberian tabung gas 3kg gratis itu harus dengan mengumpulkan KTP dan KK serta mencatat namanya dalam sebuah formulir.
    “Saya sudah ingatkan camat dan lurah untuk ingatkan warga jangan terpengaruh. Ini musim pilkada di Kota Kupang, jangan sampai ada pemanfaatan oknum kelompopk atau paket tertentu,” katanya.
    Sejatinya, jika memang program pengalihan itu menjadi keputusan pemerintah pusat, harus dengan sebuah surat resmi pemerintah. Namun hingga kini, surat itu belum juga diterima Pemerintah Kota Kupang. “Artinya masih [atut dipertanyakan aktivitas ini. Karena itu saya minta camat dan lurha perketat aksi ini di masyarakat,” kata Jonas.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com