• iklan 3


  • Di Lahat, Dua Raperda Ditunda

    0

    logo dprd lahatLahat, Sumsel,  jurnalsumatra.com – Dua rancangan peraturan daerah (Raperda) mulai, pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan bangunan gedung ditunda pengesahannya menjadi peraturan daerah (Perda).

    Penundaan tersebut, lantaran dinilai masih harus memerlukan kajian lebih dalam. Selain itu, hal ini dinilai masih ada bebarapa item yang harus dikaji ulang lagi secara komprehensif.

    Tujuh Fraksi anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Lahat, dalam paripurpa ini menyamakan persepsi untuk menunda dua raperda dimaksudkan diatas, sekaligus menyepakati empat raperda diantaranya, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016, Irigasi, Penyertaan Modal untuk PDAM Tirta Lematang dan pembentukan organisasi perangkat daerah. Pada rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD, H Hermansyah SH dari Fraksi Nasional Demokrat (NasDem).

    Juru bicara (Jubir) Fraksi Golkar/PKB, Drs H Chozali Hanan MM menegaskan, untuk raperda pengelolaan zakat, infaq dan sedekah memerlukan pembahasan yang secara cermat dan teliti, selanjutnya akan dilakukan perbandingan dengan daerah lain telah memberlakukannya.

    “Oleh sebab itu, kami sampaikan untuk pelaksanaan raperda dimaksud dapat dengan peraturan bupati (perbup) sebagai payung hukum bagi badan pengelola zakat,” ujarnya.

    Menurutnya, sedangkan untuk raperda bangunan gedung ada beberapa catatan mengenainya, yakni, untuk diselaraskan antara raperda bangunan gedunf dengan perda perihal rencana tata ruang dan wilayah, terhadap pelayanan izin mendirikan bangunan dan penataan bangunan gedung serta pembinaan.

    “Semuanya harus perlu terlebih dahulu aturan pelaksana setelah perda dilaksanakan, dan pembentukan kelembagaan bangunan gedung, tim ahlinya dan penertiban sertifikasi layak fungsi serta pemeriksaan kelayakan mesti disiapkan,” kata Chozali Hanan.

    Sementara, dari Jubir, Fraksi Persatuan Pembangunan Sejahtera (PPS), Nizaruddin SH mengemukakan, pun demikian untuk dua raperda disebutkan sebelumnya agar ditunda pengesahannya, sebab, dibutuhkan kelayakan maupun sudut pandang jelas, sehingga menjadi legal.

    “Dalam rapat kali ini, kami tujuh fraksi telah sepakat dan menyamakan presepsi dan melakukan penundaan dua raperda dan mengesahkan empatnya menjadi perda agar segera diterapkan,” pungkasnya.

    Bupati Lahat, H Saifudin Aswari Rivai SE mengungkapkan, kendati ada dua raperda ditunda pengesahannya, hanya saja, agar sekiranya kedepan menjadi tolak ukur dan pertimbangan, mengingat hal tersebut demi kepentingan bersama.

    “Benar khususnya raperda zakat, seakan terkesan memaksa dan hanya dilakukan pemotongan gaji tetap dari pegawai negeri sipil (PNS), tapi dengan adanya Baznas ini, sudah barang tentu masyarakat begitu terbantu, terutama sekali fakir miskin, anak yatim,” ungkap Aswari, saat dibincangi wartawan. (Din)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com