• Legislator: Parkir Meter Harus Berdampak Peningkatan Pelayanan

    0

         Padang, jurnalsumatra.com – Anggota DPRD Sumatera Barat (Sumbar), Albert Hendra Lukman menegaskan pemberlakuan sistem parkir meter di Kota Padang harus benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan pada masyarakat di daerah itu.
    “Pemerintah setempat jangan hanya memikirkan dari segi pendapatan saja, namun layani masyarakat dengan baik terlebih dahulu,” kata dia di Padang, Selasa.
    Menurutnya, jika pemerintah memberikan pelayanan terbaik, tentu masyarakat tidak akan kecewa dengan membayarkan kewajiban mereka dalam sistem parkir meter.
    Terkait pemberlakukan parkir meter di beberapa titik Kota Padang, yakni Permindo, Jalan Niaga dan Pondok, ia menilai hal itu tidak hanya memungut biaya pengendara yang parkir, namun juga pemilik toko atau rumah yang masuk dalam lokasi parkir meter.
    “Apalagi pemilik rumah atau toko yang masuk lokasi parkir meter juga dibebankan kewajiban membayar Rp300.000 per bulan,” tambahnya.
    Di sisi lain, ia mempertanyakan alasan Pemkot Padang dalam memilih tiga lokasi untuk pemberlakuan parkir meter tersebut.
    Ia menyampaikan, jika alasan pemilihan lokasi itu karena dianggap ramai dan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dari sektor perparkiran, tentu sah-sah saja asalkan pemkot juga melaksanakan kewajibannya.

         Ia menegaskan yang namanya pemungutan resmi, harus ada upaya timbal balik yakni masyarakat membayarkan kewajibannya dan pemerintah berkewajiban memberikan terbaik. Hal itulah yang harus diterapkan di tiga lokasi tersebut.
    Ia mencontohkan, kawasan Pondok dan sekitarnya bahkan hingga saat ini masih menjadi daerah langgaran banjir sehingga jika suatu kebijakan dapat meningkatkan PAD, pemkot harus carikan pula solusi penanggulangan banjir ke depannya.
    Begitu pula di kawasan Permindo, pemberlakuan parkir meter harus berdampak pada peningkatan pelayanan pada pemilik toko di kawasan itu. Apalagi selama ini keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berdagang di depan toko, cukup meresahkan.
    “Persoalan-persoalan tersebut tidak pernah dianggap serius oleh pemerintah. Jadi jangan hanya tahu upaya meningkatkan PAD saja. Pikirkan dulu upaya memberi pelayanan terbaik pada masyarakat,” jelasnya.
    Sementara Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Padang, Dedi Henidal menyampaikan pelaksanaan parkir meter di kota itu ialah sebagai upaya peningkatan PAD di sektor perparkiran serta melakukan penataan parkir.
    “Efektifnya berlaku pada 1 September 2016. Ini akan sangat membantu, baik untuk daerah, pemerintah serta masyarakat setempat,” ujarnya.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com