• Dari Ratusan Desa, Hanya Puluhan Desa Bermasalah

    0

    H Agustiar MM.Lahat, Sumsel, jurnalsumatra.com – Terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, salah satunya dengan menggelontarkan Anggaran Dana Desa (ADD), melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), untuk seluruh desa se-Indonesia, sangat membanggakan dan membantu.

    Tujuannya, agar masing-masing kepala desa (Kades), dapat mengembangkan serta memajukan desa itu sendiri menuju desa mandiri. Sedangkan, untuk pengelolaan ADD, langsung diterima pemerintahan desa menjadi pondasi pembangunan, dalam mengembangkan dan memajukan desa tersebut.

    Tidak bisa dipungkiri, dalam pengelolaan anggaran dana desa (ADD) ini, harus benar-benar dan tepat sasaran, karena setiap desa akan mempertanggungjawabkan penggunaannya. Sedangkan, untuk Lahat sendiri dari 365 Desa yang tersebar di 22 Kecamatan, dalam Kabupaten Lahat, lebih-kurang sepuluh desa yang masih mengalami kesalahan, namun, kesalahan yang ada tidak sampai begitu fatal.

    “Kita bisa maklumi. Sebab, selama ini, tidak dimintak bukti-bukti. Nah, untuk ADD yang digelontarkan Pemerintah Pusat ini, harus ada pertanggungjawaban dalam pengelolaan serta pengeluaran dana tersebut oleh masing-masing kepala desa (Kades),” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Perdesaan (BPMD Pemdes), H Agustiar MM, saat dijumpai dirung kerjanya Rabu, (31/8).

    Kesalahan yang dilakukan puluhan Kepala Desa (Kades), diakui Agustiar, tidak sampai begitu fatal, apalagi menjurus kerana hukum. Semua itu, masih banyak tidak mengerti, terutama penerapan ADD dilapangannya. Untuk diketahui, sambungnya, Pemerintah Pusat, dalam mengucurkan dana tersebut, tidak mampir ke-BPMD Lahat, melainkan langsung mengirim ke Rekening masing-masing Kepala Desa (Kades) di-22 Kecamatan Lahat.

    “Nah, untuk besarannya berpariasi. Termin-I berkisar 250 juta, sedangkan untuk termin ke-II ini besarannya sekitar 500 juta, berlanjut termin ke-III, kemungkinan akan diberikan lagi, untuk nominalnya kita belum ketahui,” tambahnya.

    Menurut, dengan digelontarkannya dana oleh pemerintah Pusat ini, tidak lain tujuannya, untuk mengembangkan serta memajukan semua desa yang ada di-Indonesia agar dapat menuju desa mandiri. Kembali lagi, untuk kesalahan itu, apabila memang fatal, toh, akan diperiksa oleh dinas Inspektorat, untuk tugas dinas ini, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan, terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan.

    “Bila dalam pemeriksaan Inspektorat menemukan kejanggalan, sampai ada kerugian negara, maka oknum kepala desa tersebut, akan dimintak pertanggungjawabannya. Terutama, penggelolaan ADD yang sudah memasuki termin ke-II ini,”(din)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com