• iklan 3


  • Pemkot Kupang Luncurkan Bantuan Sosial Sekolah Gratis

    0

         Kupang, jurnalsumatra.com – Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan, pemerintahannya menerapkan kebijakan membebaskan segala pungutan bagi para siswa sekolah di tingkat SD hingga SMP daerah itu, jika berasal dari keluarga yang terintervensi bantuan sosial.
    “Kebijakan ini sudah disetujui DPRD Kota Kupang dan sudah siap dilakukan pada tahun ajaran baru mendatang,” kata Jonas di Kupang, Senin.
    Menurut dia kebijakan itu dikeluarkan untuk memastikan setiap anak calon siswa SD maupun SMP akan bisa terus bersekolah dan mengenyam pendidikan dengan tidak lagi berpikir soal anggaran.
    Apalagi kata dia, bagi warga miskin yang telah masuk dalam intervensi program bantuan sosial, seperti keluarga penerima beras miskin (raskin), peserta jaminan kesehatan daerah (jamkesda), pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta sejumlah program bantuan sosial lainnya.
    Dalam konteks itu, setiap keluarga miskin akan memanfaatkan uang sekolah anaknya untuk membeli dan memenuhi sejumlah kebutuhan lainnya dalam keluarga. “Beras saja berharap raskin bagaimana bisa membayar uang sekolah. Karena itu pemerintah gratiskan,” kata Jonas.

         Mantan Sekretaris Daerah Kota Kupang itu menyampaikan sekolah gratis bagi siswa dari keluarga tidak mampu itu hanya berlaku di sekolah negari di seluruh wilayah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu.
    Hal itu karena untuk sekolah swasta, memiliki aturan sendiri yang ditetapkan yayasan. “Pemerintah tidak bisa mengintervensinya,” kata Jonas.
    Untuk pelaksanaan di lapangan, setiap kepala sekolah di sekolah negeri akan diawasi oleh Dinas Pendidikan Kota Kupang agar tidak berlaku menyimpang. Dan jika ada penyimpangan, maka akan dikenai sanksi tegas.
    “Saya tidak main-main karena jika terbukti menyimpang kepala sekolahnya saya berhentikan dari jabatanya. Saya copot,” kata Jonas tegas.
    Kota Kupang meskipun ibu kota provinsi, masih terdapat sejumlah kepala keluarga yang tergolong miskin dan kurang mampu dan perlu mendapatkan sentuhan dan perhatian pemerintah.
    Untuk itulah kebijakan itu dilakukan agar pemenuhan semua kebutuhannya bisa terpenuhi, seperti pendidikan, kesehatan serta pangan dalam rumah tangga dalam bentuk beras miskin.
    Jonas menyebut, dari jumlah keseluruhan penduduk Kota Kupang sebanyak 525.025 jiwa, ada terdapat 14.242 rumah tangga atau sekitar 15 persen yang tergolong kurang mampu dan perlu mendapat intervensi dan bantuan pemerintah.
    “Untuk itulah program ini kami luncurkan agar pendidikan untuk memberantas buta aksara dan peningkatan sumber daya manusia di daerah ini bisa terwujud,” kata Jonas.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com