• Terdakwa Suap Pahri dan Lucy Bengong Dengar Tuntutan

    0
    Terdakwa Suap Pahri dan Lucy Bengong Dengar Tuntutan

    Terdakwa Suap Pahri dan Lucy Bengong Dengar Tuntutan

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Terdakwa Suap Bupati non aktif Musi Banyuasin Sumsel Pahri Azhari dan istrinya lucyanti bengong mendengarkan tuntutan jaksa diruang siding pengadilan tipikor Palembang jalan merdeka.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akhirnya menuntut Terdakwa kasus pemberi suap Bupati Muba non aktif Pahri Azhari hukuman empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider lima bulan kurungan atas perbuatan melawan hukum berupa pemberian suap ke anggota DPRD. Sedangkan istrinya Lucianty Pahri dituntut dengan hukuman pidana hukuman dua tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider lima bulan. Materi tuntutan pun dibacakan secara bergantian oleh JPU KPK yang diketuai oleh Irene Putrie SH MH, Wawan Yunarwanto SH, Ariawan SH dan Taufiq Ibnugroho SH setebal 236 halaman di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis (14/4).

    Dalam tuntutannya Jaksa KPK Irene Putrie SH MH mengatakan terdakwa 1 dan terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama  telah melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a UU RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dengan melakukan tindak pidana korupsi.  “Karena itu menuntut agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan terdakwa I Pahri Azhari dan terdakwa II Lucianty terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” tegas Irene.

    Bupati Muba non aktif Pahri Azhari dan istrinya Lucianty Pahri  tampak serius menyimak pembacaan surat tuntutan oleh JPU KPK. Kendati di tuntut dengan hukuman masing-masing 4 tahun dan 2 tahun penjara, Pahri dan Lucy dihadapan Majelis Hakim Yang di pimpin oleh oleh Hakim Ketua Saiman SH MH didampingi Hakim Anggota Subandi SH dan Junaida SH tampak menundukkan kepala dan sekali sekali saling berpandangan.

    Dalam materi tuntutan itu jaksa juga mencantumkan hal yang meringankan dari para terdakwa yakni kedua terdakwa belum pernah dihukum, kedua terdakwa juga mengakui perbuatannya, dan keduanya juga memiliki tanggungan keluarga. sedangkan hal yang memberatkan kedua terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

    Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan tersebut, majelis hakim yang diketuai Saiman memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan (fledoi) pada sidang pekan depan. “Silakan para terdakwa berkonsultasi dengan penasihat hukum terkait materi fledoinya, diberikan waktu selama tujuh hari,” kata Saiman yang kemudian mengetok palu tanda sidang berakhir.

    Pahri yang dimintai tanggapan terkait tuntutan jaksa  saat menuju ruang tunggu hanya menjawab singkat. “Semua sudah jelas di persidangan, tidak ada tanggapan” kata Pahri

    JPU Irene Puteri kepada awak media usai sidang  ketika ditanyakan kenapa tuntutan yang diberikan kepada kedua terdakwa berbeda-beda menjelaskan kalau perbedaan tuntutan antara pasangan suami istri ini dilakukan karena alasan kemanusiaan mengingat keduanya memiliki tanggungan empat orang anak.

    ” Ini biasa untuk pasangan suami istri. Untuk kasus ini, yang punya kepentingan Pahri karena dia sebagai bupati tapi istrinya yang menyediakan dana. Jika dua-duanya tinggi, tidak bisa juga karena hukuman harus ada rasa keadilan.,” katanya.

    Sementara itu kuasa hukum terdakwa Rudi Alfonso SH mengatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang selanjutnya.  ” Pastinya tuntutan dari jaksa terlalu berat, karena tidak semua fakta persidangan menjadi pertimbangan jaksa,” ujarnya.

    Pahri-Lucianty menjalani proses hukum setelah sebelumnya KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di kediaman Bambang Karyanto (Ketua Fraksi PDI-P DPRD Muba) pada 19 Juni 2015.

    Ketika itu dilakukan penyerahan uang suap dari pemerintah kabupaten ke anggota DPRD senilai Rp2,56 miliar sebagai setoran ketiga dari komitmen sebesar Rp17,5 miliar di dalam tas besar merah maron serta empat orang tersangka yakni Bambang Karyanto, Adam Munandar (keduanya anggota DPRD Muba), Syamsudin Fei Kepala DPPKAD, dan Faysar Kepala Bappeda.

    Dalam materi tuntutan JPU KPK, Pahri selaku terdakwa pertama dinilai secara sadar memerintahkan bawahannya yakni Samsuddin Fei (Kelapa BPKAD) dan Faisyar (Kepala Bappeda) untuk  mengumpulkan dana dari SKPD untuk menyuap anggota DPRD Muba terkait RAPBD 2015 dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati 2014.

    Sementara Lucy dalam materi tuntutan dinyatakan menjadi penyedia dana suap untuk setoran  khusus empat pimpinan DPRD Muba sebanyak 2 kali dengan perincian setoran pertama Rp2,65 miliar, dan setoran kedua Rp200 juta.(yuyun)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com