• Gubernur NTB Akui “Illegal Logging” Masih Marak

    0

         Mataram, jurnalsumatra.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi mengakui hingga kini kasus “illegal logging” di daerahnya masih marak.
    “Illegal logging itu masih ada, terutama di Pulau Sumbawa,” kata Zainul Majdi di Mataram, Senin.
    Dia menegaskan, untuk menghilangkan kasus “illegal logging”, pihaknya berencana akan menggelar operasi pemberantasan bersama TNI/Polri.
    Gubernur tidak ingin maraknya “illegal logging” yang terjadi di Pulau Sumbawa dikaitkan langsung dengan pembukaan lahan untuk menanam jagung.
    Sebab, kata dia, lahan yang kini ditanami jagung oleh masyarakat tersebut merupakan lahan tidur yang tidak digunakan, kemudian dialihfungsikan untuk menanam jagung.

         “Kalau kita mengaitkan dengan jagung, masih perlu ada pembicaraan, karena lahan tidur yang tidak terpakai selama ini dihitung sebagai hutan,” jelasnya.
    Menurut gubernur, jika jagung dikatakan sebagai penyebab, harus segera dicarikan solusinya, karena bagaiamana pun tanaman jagung yang ditanam masyarakat berada di lahan tidur yang tidak termanfaatkan.
    Untuk itu, dia mengajak seluruh kepala daerah di NTB, termasuk instansi terkait yang berkaitan dengan persoalan tersebut memberikan atensi dalam mengatasi masalah itu.
    Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan NTB Andi Pramaria mengakui tingkat kerusakan hutan di daerah itu sudah parah. Bahkan, luasnya mencapai 230 ribu hektare dengan tingkat kerusakan terparah berada di Pulau Sumbawa.

         Diakui Andi, tingginya kerusakan hutan di NTB itu, lebih banyak disebabkan ulah perambahan hutan yang dilakukan oknum masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan, terutama tanaman jagung.
    Selain oleh perambahan, kerusakan hutan itu diperparah ulah pelaku “illegal logging” yang ingin mengambil keuntungan dengan mencuri kayu. Bahkan, Andi tidak memungkiri jika aksi tersebut dibekingi sejumlah oknum polisi hutan (polhut).
    “Tahun ini ada empat petugas polhut yang kita amankan karena ikut merambah hutan, bahkan dua sudah ditahan,” katanya.
    Untuk mengamankan hutan se-NTB, pihaknya hanya memiliki anggaran setahun sebesar Rp600 juta, sedangkan luas kawasan hutan yang harus dijaga mencapai 1.071.000 hektare.

         Hal ini, kata dia, jelas tidak berimbang dengan kondisi hutan yang cukup luas. Jumlah personel polisi hutan relatif kurang, meski ada upaya reboisasi yang luasnya mencapai 1.900 hektare setahun.
    Mestinya, kata Andi, idealnya satu orang polhut menjaga 1.000 hektare, tetapi jumlah polhut se-NTB hanya 250 orang.
    “Jelas tidak mungkin untuk menjaga seluruh kawasan hutan yang ada,” jelas Andi.
    Untuk itu, dalam rangka menjaga kawasan hutan dan menutupi kekurangan personel polhut tersebut, pihaknya menjalin kerja sama dengan TNI untuk membantu tugas-tugas polhut, terutama dari penjarahan pelaku perambahan hutan dan pelaku “illegal logging”.
    Meski kondisi hutan di NTB sudah sangat parah, Andi berharap dengan bantuan TNI aksi-aksi perambahan hutan bisa diminimalkan.
    “Itu harapan kita agar aksi ‘illegal logging’ bisa kita cegah. Karena perambahan hutan dan ‘illegal logging’ ini sangat cepat,” katanya.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com