• Solok Selatan Bentuk Komisi Pengawas Pupuk Bersubsidi

    0

    Padang Aro, Sumbar, jurnalsumatra.com- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida untuk mencegah kelangkaan saat musim tanam.
    “KP3 berfungsi untuk mengontrol dan memberikan perlindungan yang seimbang antara pengguna dan pengedar serta produsen supaya tepat jumlah, harga, jenis, mutu, dan tempat,” kata Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Endri Karani didampingi Kepala Sub Bagian Produksi Daerah, Bidang Dua Setdakab Solok Selatan Yoni Elfis di Padang Aro, Selasa.
    Dia mengatakan pengawasan pupuk dan pestisida dilakukan oleh instansi yang bersangkutan dalam pengadaan dan peredaran serta penggunaannya.
    Pengawasan yang dilaksanakan katanya, yaitu secara langsung maupun tidak langsung oleh tim yang sudah ditunjuk.
    Pengawasan langsung kata dia, dilakukan secara berkala dan tidak langsung dilakukan berdasarkan laporan produsen, distributor atau petani.
    “KP3 tidak hanya melibatkan unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saja, tetapi juga ada kepolisian dan kejaksaan,” katanya.
    Dikatakannya, KP3 ini dibentuk setelah lahirnya Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang penetapan harga eceran tertinggi dan alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian.
    Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Solok Selatan, Del Irwan mengatakan, kuota pupuk untuk kabupaten itu pada 2016 sebanyak 11.977 ton berdasarkan peraturan gubernur terdiri atas Urea 4.452 ton, SP 36 1.545 ton, ZA 1.271 ton, NPK Ponska 3.611 ton serta organik 1.096 ton.
    “Sebanyak 11.977 ton pupuk bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi tanaman pangan, hortikultura serta perkebunan,” katanya.
    Semetara itu Wakil Ketua DPRD Solok Selatan, Armensyahjohan mengatakan, seharusnya dalam tim pengawasan ini dilibatkan legislatif supaya kepastian pupuk sampai kepada petani bisa dijamin.
    “Kami mengapresiasi hal ini dan ini bukti pemerintah bekerja, tetapi sebaiknya legislatif juga dilibatkan,” katanya.
    Dia menambahkan, dalam pengawasan ini supaya pihak kepolisian juga memiliki peranan yang lebih baik lagi karena banyak dugaan kuota pupuk Solok Selatan dijual ke luar daerah.
    “Jangan sampai kejadian yang selama ini terjadi terulang lagi yaitu saat petani membutuhkan pupuk malah tidak ada di pasaran,” katanya.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com