• Ratusan Akademisi Malang Cabut Mandat Anggota DPR

    0

         Malang, jurnalsumatra.com – Ratusan akademisi (mahasiswa-dosen) dari sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Malang, Jawa Timur, yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil Malang Raya melakukan Deklarasi Cabut Mandat Anggota DPR RI Pengusul Revisi Undang-Undang KPK, Rabu.
    Akademisi yang terdiri dari mahasiswa, guru besar lintas ilmu dan aktivis antikorupsi di Malang tersebut juga menggalang tanda tangan yang akan dikirimkan kepada Presiden dan DPR RI sebagai bentuk tuntutan untuk mengeluarkan revisi UU KPK dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI.
    “Mandat pencabutan mandat anggota DPR RI dan tanda tangan ini akan kami kirimkan ke Presiden dan DPR agar segera mengeluarakan revisi itu dari Prolegnas,” kata juru bicara aksi Zainuddin Elyzein di sela Deklarasi Cabut Mandat Anggota DPR RI Pengusul Revisi UU KPK di helipad Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
    Menurut dia, ada banyak poin dalam draf revisi yang merugikan dan melemahkan kinerja KPK. Ini bukti bahwa kelompok akademisi pun juga resah dengan revisi itu. Sebenarnya Presiden Joko Widodo juga sudah meminta agar revisi UU KPK tersebut ditunda.)
    Hampir seluruh peserta aksi bergantian melakukan orasi menuntut agar Revisi UU KPK dikeluarkan dari Prolegnas. Mereka kemudian bertanda tangan pada selembar kain putih untuk dikirim kepada Presiden RI dan DPR RI di Jakarta.
    Selain itu, peserta juga membacakan Deklarasi Cabut Mandat Anggota DPR RI Pengusul Revisi UU KPK serta lima tuntutan mereka secara bersama-sama.
    Dalam tuntutannya itu, aktivis mendesak Presiden RI dan DPR RI untuk mengeluarkan RUU KPK dari agenda Prolegnas 2015-2016, menolak segala upaya terhadap perubahan UU KPK yang melemahkan kinerja institusi.
    Mahasiswa dan akademisi itu juga mendesak ketua umum partai politik melakukan recall terhadap anggota DPR RI pengusul revisi karena dinilai telah menyalahi sumpah dan janji sebagai anggota DPR RI, mengimbau pada masyarakat untuk mencabut mandat agar tidak memilih pasangan calon parpol yang tidak melakukan recall, pada pilkada serentak atau pada Pemilu 2019.
    Selain itu, juga mendesak Presiden RI dan DPR RI untuk mengubah UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) agar mekanisme recall dilakukan oleh rakyat sebagai konsekuensi pemilihan terbuka.
    Sementara itu koordinator aksi, Dr Tongat mengatakan setiap ada pergantian politisi DPR, revisi UU KPK selalu disebut-sebut dan menjadi agenda tahunan mereka. Padahal, tujuan revisi ini untuk menghentikan kewenangan KPK dalam berkerja.
    Aksi yang dinamakan koalisi masyarakat Malang itu menilai untuk menghentikan revisi UU KPK ini, masyarakat perlu menyoroti para anggota DPR yang justru menjadi pengusung dan mendukung revisi. Oleh karena itu, koalisi menggelar deklarasi sebagai bentuk protes tehadap revisi serta memberikan dukungan terhadap penguaran KPK.
    “Masyarakat sudah menilai KPK ini ujung tombak pemberantasan korupsi. Ini upaya dari masyarakat Indonesia untuk menyelamatkan KPK,” ucapnya.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com