• iklan 3


  • APHI Sumsel pastikan seluruh anggota siaga kahutla

    0

    Palembang, jurnalsumatra.com – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Sumatera Selatan memastikan seluruh anggotanya bersiaga terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (kahutla) tahun ini yang diperkirakan mulai ada setelah musim hujan berakhir pada April 2016.

    Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sumatera Selatan Iwan Setiawan di Palembang, Senin, mengatakan, kesiagaan itu diwujudkan dengan memperbaiki manajemen tata air di lahan gambut, membangun sistem deteksi dini dan menyiapkan perangkat pengendalian kebakaran dan menguatkan kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

    “Dalam manajemen tata air, pengusaha memastikan lahan gambut tetap lembab sehingga tak mudah terbakar. Pembangunan kanal pun dilakukan sesuai dengan topografi sehingga mampu menunjang pertumbuhan tanaman tanpa mengeringkan gambut,” kata Iwan seusai menghadiri upacara Pencanangan Gerakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

    Kemudian, untuk sistem deteksi dini, APHI bekerja sama dengan Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (Persaki) untuk membuat data titik panas agar setiap anggota dapat mengambil respon yang tepat.

    Terkait ini, APHI juga berkoordinasi dengan satgas kebakaran hutan dan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    “Untuk merespons `hotspot`, anggota APHI terus meningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki seperti penggunaan alat khusus yang meningkatkan sebaran penyemprotan air sudah dimanfaatkan. Sementara peralatan pemadam seperti helikopter juga siap dioperasikan,” kata dia.

    Iwan juga mengungkapkan, anggota APHI terus berinovasi dalam program kerjasama dengan masyarakat untuk pengendalian kebakaran.

    Selain melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Peduli Api, anggota APHI kini juga mengembangkan program kemitraan dengan desa di sekitar wilayah operasional.

    “Anggota APHI telah berinisiatif melakukan program agroforestry di 500 desa untuk program Desa Makmur Peduli Api (DMPA) dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan,” kata dia.

    Untuk itu, APHI berharap pemerintah menjadi jembatan antara perusahaan dengan pihak di luar perusahaan mengingat penyebaran titik panas (hotspot) di hutan tanam industri hutan konservasi dan nonkawasan hutan, itu kerap bermula dari perkebunan dan lahan milik masyarakat.

    “Persoalan kebakaran hutan dan lahan ini sangatlah kompleks jadi semua pemangku kepentingan harus berperan aktif,” kata Iwan.

    Saat ini terdapat 274 unit manajemen izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam (HPH) yang menjadi anggota APHI dengan luas wilayah kelola 24,5 juta hektare.

    Sementara untuk IUPHHK hutan tanaman (HTI), anggota APHI terdapat 154 unit manajemen dengan wilayah kelola 7,4 juta hektare dan tidak semua pemegang IUPHHK menjadi anggota APHI karena sifatnya yang sukarela.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com