• iklan 3


  • Mahasiswa: Jangan Jadiikan Isu Pemekaran Untuk Pilkada

    0

         Tapaktuan, Aceh, jurnalsumatra.com – Mahasiswa dan pemuda barat selatan Aceh meminta kepada elit politik agar tidak menjadikan isu pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara Barat Selatan (ALABAS) hanya untuk sekedar kepentingan pribadi menjelang Pilkada 2017.
    “Kami meminta elit politik di Aceh jangan selalu menipu rakyat dengan menghembuskan isu pemekaran setiap menjelang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh,” kata Juru bicara Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Barat Selatan Aceh, Delky Novrizal Qutni, kepada wartawan di Tapaktuan, Selasa.
    Dikatakan, jika memang pemekaran itu benar-benar perlu maka sebaiknya segera diwujudkan, namun sebaliknya jika dinilai belum tepat maka agar tidak membohongi rakyat dengan terus menerus mengeksploitasi isu tersebut.
    Pihaknya, sambung Delky, mendesak Komisi II DPR-RI dan para tokoh pemekaran barat selatan untuk lebih jujur berbicara pemekaran serta menantang agar menunjukkan bukti autentik berupa surat dari Menteri Dalam Negeri terkait rencana pemekaran Provinsi ALABAS tersebut.
    Sebab, sambungnya, akibat isu pemekaran yang semakin kencang dihembuskan oleh tokoh-tokoh politik selama ini, telah menimbulkan polemik dan asumsi yang beraneka ragam di kalangan masyarakat Aceh itu sendiri, sehingga pihaknya menilai isu pemekaran Provinsi ALABAS itu hanya untuk kepentingan politik pihak tertentu.
    Ia berharap kepada Pemerintah Pusat agar sebelum memutuskan pemekaran Provinsi ALABAS, hendaknya disurvei terlebih dahulu apakah itu yang diharapkan masyarakat.
    Karena, lanjut dia, Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat beberapa waktu lalu pernah menyampaikan bahwa secara fiskal dibutuhkan anggaran yang begitu besar untuk pemekaran dan pemekaran harus dilakukan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    “Sehingga muncul pertanyaan apakah pemekaran adalah solusi satu-satunya untuk mensejahterakan masyarakat barat selatan?. Kami bukan alergi dan bukan tidak mendukung pemekaran, namun keputusan pemekaran itu harus terlebih dulu dilakukan kajian yang mendalam, sehingga jelas tujuannya benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” pintanya.
    Kajian itu, menurutnya, untuk membandingkan sejauh mana kemajuan pembangunan daerah bakal terwujud jika tanpa pemekaran dengan terwujudnya pemekaran. Termasuk bagaimana pula dengan bagi hasil minyak dan gas (migas) Aceh jika pemekaran terjadi.
    “Kami meminta kepada elit politik di Aceh termasuk Pemerintah Pusat dan Komisi II DPR RI, dapat menjawab semua pertanyaan itu secara rasional kepada rakyat sebelum rencana pemekaran benar-benar diwujudkan,” tegasnya.
    Karena itu, ia kembali berharap kepada elit politik di Aceh khususnya tokoh yang ngotot memperjuangkan pemekaran, agar tidak sampai terus menerus mengorbankan rakyat dari berbagai isu pemekaran yang di desain tanpa ada titik terang untuk kepentingan politik pihak tertentu.
    Menurutnya, “duek pakat” (pertemuan) tokoh-tokoh politik dengan perwakilan masyarakat di Meulaboh, Aceh Barat beberapa waktu lalu, lebih tepatnya membahas apa yang telah dilakukan para elit politik selama ini dalam rangka menyejahterakan masyarakat dan memajukan pembangunan di wilayah barat selatan Aceh.
    “Kami menyerukan kepada elit politik yang selama ini menjadi penggerak pemekaran, untuk bersikap dan berbicara jujur kepada masyarakat barat selatan. Jangan terlalu banyak retorika sebab rakyat di barat selatan sudah jenuh dan lelah. Berikan jaminan kepada masyarakat jika tidak terjadi pemekaran hingga tahun 2017, apa konsekuensinya bagi para elit tersebut,” tegasnya.
    Sebab berdasarkan amatan dan penilaian pihaknya, kata Delky, yang dirindukan rakyat barat selatan selama ini adalah terwujudnya program pembangunan dan kesejahteraan ekonomi yang berkeadilan.
    Pihaknya mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan langkah survey ke lapangan, sebenarnya apa yang sangat diharapkan masyarakat, seberapa banyak masyarakat yang memahami persoalan pemekaran tersebut dan berapa banyak masyarakat yang merindukan perhatian dari wakil rakyat, tokoh-tokoh atau elit politik dan pemerintah.
    Disamping itu, ia juga berharap agar UUPA dan MoU Helsinki tidak terus menerus dijadikan kambing hitam dan senjata untuk menangkis isu pemekaran, tetapi bagaimana MoU Helsinki dan UUPA itu dapat dijadikan kekuatan untuk terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan di Provinsi Aceh.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com