• LSM: Perbaikan Pengelolaan Hutan Kurangi Kerugian Negara

    0

        Jakarta, jurnalsumatra.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Anti Mafia Hutan dan Kemitraan menyatakan pengelolaan pemanfaatan hasil hutan dapat mengurangi kerugian negara akibat produksi kayu yang tidak dibayarkan menjadi penerimaan negara bukan pajak.
    “Perbaikan tata kelola terkait dengan pemanfatan hasil hutan kayu sangat penting untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan berkelanjutan, serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kehutanan,” kata Ketua Manajer Program Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan Kemitraan Hasbi Berliani melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.
    Hasbi mengatakan kerugian negara dari sektor kehutanan diperkirakan mencapai Rp5,24 triliun sampai  Rp7,24 triliyn setiap tahunnya selama periode 2003-2014 menurut kajian dokumentasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dirilis pada 9 Oktober 2015.
    Kerugian sebesar itu berasal dari ketidaksesuaian pencatatan volume produksi kayu yang ditebang, yang seharusnya dibayarkan menjadi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam bentuk Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
    Dampak lain dari ketidaksesuain pencatatan volume kayu yang ditebang tersebut telah turut menyebabkan hutan Indonesia mengalami deforestasi tingkat tinggi.
    Oleh karenanya, rencana aksi yang akan disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menutup kebocoran PNBP ini menjadi penting dan perlu melibatkan pengawasan publik seluas-luasnya.
    Sementara itu Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Kurniawan Sabar mengatakan KPK bersama KLHK dan lembaga terkait diharapkan tidak hanya berfokus pada pemberantasan korupsi dari pengelolaan kayu, namun juga mencegah perluasan praktik buruk sektor kehutanan yang semakin mengancam ekosistem khusus, seperti gambut pesisir dan pulau kecil.
    Ketua Transformasi Hutan Komoditas Pasar WWF Indonesia Aditya Bayunanda merekomendasikan adanya pengembangan metodologi yang lebih praktis untuk verifikasi produksi kayu.
    Menurutnya, informasi dan data terkait sumber daya hutan selama ini lebih banyak berasal dari swasta, sementara negara tidak memiliki instrumen yang efektif untuk melakukan verifikasi.
    “Ketidakmampuan pemerintah untuk mencatat sumber daya alam menyebabkan lemahnya pengendalian, di satu sisi merupakan celah paling besar terjadinya korupsi, termasuk terjadinya mal administrasi karena kesalahan atau manipulasi terhadap data kayu yang keluar dari hutan Indonesia,” kata Aditya.
    Koalisi Anti-Mafia Hutan menekankan pula bahwa pelemahan terhadap KPK akan berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam.
    Selain itu, tendensi obral izin koruptif yang terjadi justru lebih banyak dilakukan terkait dengan sumber daya alam , termasuk yang menyebabkan konversi hutan.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com