• Dinas Kesehatan Bangun Komitmen Tangani Masalah Kesehatan

    0

        Ambon, jurnalsumatra.com – Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menggelar rapat untuk membangun komitmen antarlintas sektor dalam penanganan masalah kesehatan di daerah ini.
    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, Meylke Pontoh mengatakan masalah kesehatan tidak akan tuntas kalau hanya dengan mendayagunakan atau mengupayakan pelayanan kesehatan.
    “Memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak akan tuntas kalau tidak ada dukungan dari berbagai sektor,” kata Meylke, di Ambon, Senin.

        Menurut dia, Maluku merupakan daerah kepulauan, akses masyarakat ke rumah sakit sangat sulit, karena tidak ada transportasi reguler yang cepat untuk mengevakuasi warga masyarakat yang sakit yang segera ditangani.
    Ia memberi contoh, masyarakat di pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), tidak bisa mengakses dengan cepat ke Rumah Sakit Tulehu, karena tidak ada transportasi reguler untuk mengevakuasi orang yang sakit.
    “Memang ada transportasi berupa speed boat yang bisa disewakan dalam waktu yang cepat, tetapi dengan biaya besar, tidak seperti naik bus atau angkot, biayanya terjangkau dan kapan saja transportasi tersebut tersedia,” katanya.

        Speedboat ambulans, kata Meylke, sebetulnya sudah ada tetapi untuk daerah yang mudah terjangkau. Sedangkan untuk wilayah-wilayah terpencil dengan jarak tempuh yang sangat jauh, tidak mungkin bisa menggunakan speedboat ambulans, apalagi kalau dalam kondisi cuaca yang buruk.
    “Untuk mengatasi masalah kesehatan, perlunya integrasi dari berbagai sektor yang terkait di bidangnya. Kalau masalah kesehatan ada di wilayah-wilayah terpencil, tentunya ada Kementerian terkait membangun wilayah-wilayah tersebut,” ujarnya.

        Disinggung bagaimana koordinasi dengan pihak Perhubungan, menurut Meylke, fasilitas perhubungan memang ada, tetapi kalau dalam kondisi cuaca buruk di laut, tentu tidak bisa  dan mungkin lewat udara dengan biaya sangat mahal.
    “Kebutuhan kapal cepat bukan karena untuk urusan masalah kesehatan tetapi bagaimana mempersempit masalah yang dihadapi. Artinya, kalau ada orang sakit, bagaimana mengatasinya. Intinya, bukan karena orang sakit, tetapi masyarakat umum bisa mengakses transportasi dengan cepat. Jadi, tidak harus menunggu orang sakit baru siapkan transportasi cepat,” tandasnya.

        Lebih lanjut, Meylke mengatakan ada satu program yang perlu didukung juga lintas sektor yakni  “Telemedicine” sama dengan Teleconference. Program ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang jauh dari akses transportasi cepat.
    “Dokter ahli bisa melakukan wawancara dengan pasien atau tenaga medis yang menanganinya. Dokter bisa bertanya sakit apa, apakah ada gangguan pernapasan, bisa  memperlihatkan hasil rontgen sehingga mengetahui penyakit yang diderita,” katanya.

        Selanjutnya, kalau dokter menyarankan, sebaiknya penyakit yang diderita perlu diterapi atau dievakuasi ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Jika kondisi pasien sudah parah, langkah yang harus dilakukan memasang tabung oksigen dan botol cairan infus.
    “Kalau berbicara tentang kesiapan telemidisin, bukan orang kesehatan tetapi sudah menjadi kewenangan Kominfo dan pihak PLN, karena program telemidisin menggunakan internet dan fasilitas listrik, dan terpenting SDM (Sumber Daya Manusia) yang melaksanakan program itu,” ujarnya.
    Meylke  mengakui, di wilayah-wilayah terpencil seringkali terjadi KLB (Kejadian Luar Biasa), seperti campak dan malaria.

        “Mengapa terjadi KLB? mungkin imunisasinya rendah, mengapa rendah, apakah tidak diberikan vaksin?  Ternyata vaksin rusak, mengapa vaksin bisa rusak?, ini disebabkan tidak ada listrik, karena vaksin harus disimpan dalam kulkas. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat,” katanya.
    Karena itu, hasil dari kegiatan ini, ada komitmen bersama dan berjanji untuk melaksanakannya.
    “Komitmen yang sudah dibangun itu, tidak hanya diatas kertas saja, karena komitmen itu suatu perjanjian yang harus dilaksanakan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat di daerah ini,” tegasnya.
    Rapat membangun komitmen antarlintas sektor, dihadiri pejabat Poltekes Ambon, pihak Fakultas Kedokteran Unpatti, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo Provinsi Maluku dan pihak terkait lainnya.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com