• Bupati Prioritaskan Bangun Ibu Kota SBT

    0

    Ambon, jurnalsumatra.com – Bupati Seram Bagian Timur (SBT), Abdul Mukti Keliobas memprioritaskan membangun ibu kota Kabupaten setempat yang berdasarkan UU No.20 tahun 2003 berlokasi di dataran Hunimua.
    “Saya dan Wakil Bupati, Fahry Husny Alkatiri yang dilantik pada 17 Februari 2016 bertekad memprioritaskan pembangunan ibu kota Kabupaten di SBT sebagamana amanat UU No.40 tahun 2003,” katanya, di Ambon, Selasa.
    Bupati menyatakan merasa malu karena kabupaten pemekaran lainnya telah membangun ibu kota sesuai amanat UU, sedangkan SBT sudah 12 tahun tidak terlihat program tersebut.
    Alasannya, Menteri Kehutanan belum menerbitkan izin prinsip pemanfaatan hutan di dataran Hunimua, Pulau Seram.
    “Saya meminta Pimpinan dan anggota DPRD maupun Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dan masyarakat SBT, marilah kita bersatu padu untuk memproses pembangunan ibu kota Kabupaten di dataran Hunimua,” ujarnya..
    Dia mengakui, dalam kapasitas sebelumnya, baik sebagai Wakil Ketua maupun Ketua DPRD SBT telah mengingatkan Pemkab setempat untuk merealisasikan amanat UU tersebut.
    Hanya saja, selama 12 tahun tetap beralasan belum ada izin prinsip Menteri Kehutanan sehingga aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial di Bula yang sebenarnya hanya sementara.
    “Jadi dalam waktu dekat setelah kembali dari Jakarta untuk urusan dinas, maka saya akan meminta masing – masing SKPD  menyampaikan progres program tahun anggaran 2016, sekaligus langkah – langkah konkrit untuk mendukung pembangunan ibu kota kabupaten di dataran Hunimua,” tandasnya.
    Dia meminta maaf sekiranya berdasarkan evaluasi ternyata ada SKPD yang progres program maupun langkah konkrit membangun ibu kota Kabupaten tidak menunjukkan perkembangan baik.
    “Maaf kalau terpaksa digantikan oleh staf yang berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan sosial dengan tujuan menyejahterakan masyarakat,” tegasnya.
    Dia juga mengingatkan SKPD soal pernyataan BPK tentang pengelolaan keuangan Pemkab SBT yang selama 12 tahun hanya berstatus tidak memberikan pendapat(disclaimer).
    “Saya saat mendengar pernyataan BPK di Ambon pada 18 Februari 2016 merasa malu karena ternyata SBT terpuruk dalam pengelolaan keuangan dibandingkan delapan kabupaten dan dua kota di Maluku,” ujar Bupati.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com