• Pemprov Sumut Evaluasi Keramba Di Danau Toba

    0

         Medan, jurnalsumatra.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengevaluasi  perizinan keramba-keramba perusahaan dan masyarakat  yang beroperasi di sekitar Danau Toba.
    “Evaluasi itu merupakan tindak lanjut permintaan  Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang meminta dua perusahaan perikanan di Danau Toba menghentikan produksi karena telah merusak lingkungan sekitar danau itu,” ujar Sekda Pemprov Sumut, Hasban Ritonga di Medan, Rabu.
    Menurut dia, evaluasi dilakukan untuk penataan atau penertiban usaha keramba tersebut.
    Hasban mengakui, evaluasi dilakukan karena juga sudah ada rekomendasi dari beberapa penggiat Danau Toba.
    Rekomendasi itu disebutkan setelah melakukan penelitian dengan hasil air Danau Toba sudah tidak layak untuk dikonsumsi dan bahkan dipakai mandi.
    Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut,  Hidayati menyebutkan dalam satu tahun, keramba milik perusahaan dan masyarakat  di Danau Toba memproduksi 16.000 ton ikan.
    Sementara berdasar hasil kajian Balitbang Kelautan dan Perikanan, di perairan Toba keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) sudah jauh melebihi daya dukung alamiahnya.
    Produksi ikan budidaya melalui KJA  pada 2012, mencapai 75.559 ton atau jauh di atas  daya dukung alamiahnya yang  maksimal sekitar 50.000 ton.
    Kepala Litbang Kelautan dan Perikanan, Achmad Purnomo sebelumnya mengakui, pihaknya sudah memberikan rekomendasi ke pemda setempat untuk menurunkan produksi budidaya sekitar 25.559 ton.
    Jumlah itu setara dengan 16.700 unit KJA  dengan asumsi 1 unit KJA menghasilkan rata-rata produksi ikan 3 ton per tahun.
    “Yang perlu dirasionalisasi tidak hanya jumlah. Tapi juga ukuran dimensi KJA,” katanya.
    Di sekitar Danau Toba, ada keramba milik  PT Aquafarm Nusantara, PT Arta Lautan Mulia (ALM) dan 7.500 petak KJA ukuran 4×4 meter dan dalam 3 meter milik masyarakat.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com