• Pemprov Diminta Tindaklanjuti Hasil Reses DPRD

    0

         Banjarmasin, jurnalsumatra.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan meminta pemerintan provinsi setempat menindaklanjuti hasil-hasil reses anggota legislatif guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah itu.
    “Kan percuma reses kalau tidak kelihatan tindaklanjutnya, dan masyarakat atau konstituen akan kecewa jika hasil reses anggota DPRD tidak ada tindak lanjut,” ujar Anggota DPRD Kalimantan Selatan  Iberahim Noor di Banjarmasin, Kamis.
    Ia menjelaskan reses salah satu ajang legislatif menyerap aspirasi masyarakat atau konstituen yang belum masuk perencanaan pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten atau kota, dan provinsi.
    Jika hasil reses tidak ada tindak lanjut, ujar wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Kalsel IV yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah itu, anggota dewan menjadi agak malu untuk menemui kembali masyarakat atau konstituen.
    Wakil rakyat dari Partai Nasdem asal “Bumi Ruhui Rahayu” Tapin itu, menunjuk beberapa contoh aspirasi masyarakat yang mereka sampaikan saat reses, antara lain masalah perbaikan jalan.
    Menurut dia, aspirasi masyarakat tersebut cukup beralasan, karena selain keadaan infrastruktur atau prasarana perhubungan itu memang rusak, juga statusnya merupakan jalan provinsi.
    “Mungkin tidak serta merta aspirasi itu ditindaklanjuti, tapi setidaknya ada tanggapan pemerintah provinsi setempat bahwa jalan yang rusak tersebut akan diperbaiki pada tahun anggaran berikut,” katanya.
    Ia mengemukakan kemungkinan perlu ada pola baru agar hasil reses tersebut efektif, tidak sekadar formalitas, atau menjadi “sampah aspirasi”.
    “Memang tidak semua aspirasi masyarakat yang mereka sampaikan saat reses anggota DPRD Kalsel, merupakan kewenangan pemprov, tapi ada pula tanggung jawab pemerintah kabupaten setempat,” kata Iberahim Noor.
    DPRD Kalsel memprogramkan reses bagi anggotanya tiga kali dalam satu tahun anggaran atau satu kali setiap masa persidangan (empat bulan). Selama satu tahun anggaran, ada tiga kali masa persidangan.(anjas)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com