• iklan 3


  • DBH Belum Masuk Nafas Sumsel “satu-satu”

    0

    PALEMBANG, jurnalsumatra.com – Akibat defisit anggaran, tunjangan bagi para PNS Pemrov Sumsel masih tertunda hingga waktu yang belum diketahui secara pasti hanya sebatas angin sorga. Walaupun ada pernyataan Gubernur Sumsel beberapa waktu lalu yang mengatakan Dana Bagi Hasil sebagai Sumber TPP PNS akan terbayarkan empat bulan lagi.

    Namun nyatanya dasar hukum Pemerintah Pusat untuk mentransfer Dana Bagi Hasil (DBH) belum dibahas oleh DPR RI. Hal ini membawa dampak yang cukup berat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Sehingga, dalam melaksanakan program pembangunan terseok-seok, nafasnya sudah megap megap “satu-satu”.

    Tak terlepas anggaran tunjangan berimbas bagi para PNS Pemprov Sumsel akibat defisit anggaran, tunjangan bagi para PNS Pemrov Sumsel masih tertunda hingga waktu yang belum diketahui secara pasti. akibat defisit anggaran, tunjangan bagi para PNS Pemrov Sumsel masih tertunda hingga waktu yang belum diketahui secara pasti.

    Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumsel saat ini terpengaruh dengan adanya keterlambatan transfer DBH dari Pemerintah Pusat.

    “Saat ini apbd agak macet, tranfer DBH agak terlambat. Ini juga mungkin ada hubungannya dari penerimaan pajak. Padahal, ini untuk pembangunan Sumsel,” ungkapnya saat Pelantikan Pengurus Pengda dan Pengcab Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), Hotel Horison Palembang, Rabu (27/1).

    Dia menambahkan, penerimaan dari sektor pajak sangat diharapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk mendukung program pembangunan yang sampai dengan saat ini masih dominan berasal dari sektor pajak.

    “Sektor pajak ini masih dominan untuk mendukung pembangunan. APBD Sumsel sendiri 70 berasal dari sektor pajak. Apakah itu dari Dana Bagi Hasil (DBH), pajak perusahaan, atau pajak daerah,” ujarnya.

    Keterlambatan tranfer DBH sendiri telah berpengaruh terhadap pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemprov Sumsel. Sehingga, Pemprov Sumsel mengambil kebijakan pembayaran TPP akan di rapel pada Oktober mendatang. (uni)

  • iklan 3




  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com