• Yayasan RS Siti Khadijah Harapkan Kejelasan Status Tanah

    0

    husni-thamrin-7PALEMBANG, jurnalsumatra.com -  Yayasan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) segera mengeluarkan surat keputusan tentang status lahan yang saat ini ditempati, karena lahan yang ditempati seluas 8 hektar masih berstatus milik Pemprov, dengan adanya hibah atau wakaf dari Pemprov RS dapat mengembangkan fasilitas gedung dan saran dan lainnya.

    Ketua Yayasan RS Islam SIti Khadijah, Drs H Kafrawi Rahim mengatakan lahan yangh ditempat oleh Khadijah sudah lebih dari 42 tahun dengan luas lahan mencapai 29 hektar, namun karena perjalanan waktu lahan yang ada hanya menyisakan 8 hektar saja, oleh karena itu pihaknya berharap Pemprov Sumsel segera mengeluarkan surat keputusan atas lahan tersebut apakah berupah hibah atau wakaf.

     “Kami terus melakukan komunikasi dengan Pak Gubernur agar tanah yang ada ini dihibahkan kepada kami, dengan status kepemilikan lahan kami dapat fokus mengembangkan RS ini,”kata Kafrawi, usai mengelar rapat bersama dengan Yayasan dan Direski di Gedung Pusat Siti Khadijah, kemarin (11/10)

    Pihaknya juga akan meminta dorongan dari DPRD SUmsel, dengan dorongan DPRD SUmsel status lahan ini dapat ada kejelasan sehingga tidak mengambang seperti ini, dan yang paling penting untuk kepentingan umat.

    Tidak hanya itu saja pihaknya terus mengembagkan RS ISLam terbesar di Sumsel ini dengan segera membangun gedung baru dengan tinggi 8 lantai, dan masterplan pembangunan sudah ada ada tinggal menunggu dana yang belum memadai.

    Direktur utama Roamayan AMran meminta gubernur untuk segara dihibakan lahan yang ada tentu  sesuai dengan aturan yang berlaku, pihaknya terus melakukan pertemuan dengan Pemprov sehingga dengan pertemuan tersebut ada kejelasan dari lahan  yang ada.

    “Ruang rawat inap hanya ada sekitar 210 kamar, sedangkan untuk minimalnya paling tidak ada sekitar 500 inap, dengan adanya gedung baru yang berlantai 8 tingkat semua pelayanan kesehatan akan Disatukan dalam satu gedung , karena sekarang ini tempat pelayanan berbeda,”jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumsel, H Husni Thamrin mengatakan belum dikeluarkannya surat kepurtusan dari Gubernur Sumsel terkait tanah pemprov yang ditempati oleh RS KHadijah karena ada beberapa persoalan.

    “Mungkin Pemprov ada pertimbangan sehingga surat untuk hibah atau wakaf belum dikeluarkan oleh Pemprov, karena memutuskan status asset itu ada prosedur dan aturan yang ada,”kata Husni.

    Dijelaskan Husni jika status lahan RS Khadijah menjadi kendala dalam mengembangkan Rumah Sakit baik itu saran prasarana sepeerti gedung dan sebagainya harus ada jalan keluar, sehingga Rumah Sakit ini dapat berkembang lebih pesat lagi. (Eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com