• Umat Islam Sumsel Tuntut Pidanakan Ahok

    0

    demo-mui-sumsel-anto-ahokPALEMBANG, jurnalsumatra.com – Gabungan umat Islam di Sumsel, yang terdiri dari HMI, PII, KAHMI, FUI, FPI, HTI, MUI,,RMI, NU, Muhammadiyah Humanika, FMI, SIJARUM dan MASIKA, mengecam keras pernyataan keras dari Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok, yang telah melecehkan Firman Allah SWT yang termaktub dalam Alquran Surat Al Maidah ayat 51.

    Umat Islam Sumsel menilai, Ahok tidaklah pantas melecehkan agama lain apalagi Islam. Ahok tidak mencerminkan sosok seorang panutan rakyat atau pejabat publik, sikap toleransi umat beragama, tidak juga pada diri Ahok.

    “Target kita hanya satu, penjarakan Ahok lima tahun. Saat inilah kita beratu padu. Kalau bareskrim, Kapolri tidak mempidanakan, ada apa dengan mereka,” ungkap Ustad Umar Abdul Azis dari FPI, dalam orasinya, saat melakukan aksi di halaman Gedung DPRD Sumsel, Senin (10/10).

    “Barang siapa menafsirkan Alquran dengan logika dan pemikirannya, dia salah meskipun benar. Apalagi kalau Alquran di logikakan dan ditafsirkan oleh orang di luar Islam. Ini adalah penghinaan dan kita tidak terima,” tegasnya.

    Umar Said dari Forum Umat Islam menyatakan, majelis ulama sepakat Ahok tidak menerima Alquran, menyatakan Ahok salah. Kapolri, Bareskrim belum menerima laporan tentang penistaan agama. Dihadapan para pelaku aksi dan perwakian DPRD Sumsel, Umat Islam Sumsel menuntut Ahok, melalui Ketua Umum DPRD Sumsel Giri Ramanda untuk mengusulkan atau merekomendasikan pemecatan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Pidanakan Gubernur DKI (Ahok) ke pihak yang berwajub, yakni aparat penegak hukum Polda Sumsel, dan agar Polda Sumsel agar memproses secepatnya ke Mabes Polri mengenai tuntutan dan laporannya nanti dari kami,” ungkapnya.

    Ustad Taufik Hasnuri menyatakan, mampukah umat Islam meningkatkan kejayaan. Kalau kasus Ahok ini lewat begitu saja, apakah semua umat Islam cukup hanya berdiam diri. Gerakan ini sendiri merupakan gerakan moral dan murni bangkit dari ketersakitan hati nurani Umat Islam di Indonesia dari penistaan agama, yang dilakukan oleh beberapa pejabat publik/ tokoh agama. “Kali ini Ahok sebagai pejabat publik sangat tidak mencerminkan toko pejabat dan sudah kesekian kalinya. Ahok telah melanggar aturan pidana dalam Pasal KUHP pasal 156 poin a, tentang penistaan agama,” ujarnya.

    Sementara, perwakilan DPRD Sumsel yang menyaksikan orasi umat islam Sumsel, Wakil Ketua DPRD Yansuri, Mgs Syaiful Padli dan Joncik Abdullah.(eka)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com