• Tiga Tahun PLt Sebuah Pelanggaran dan Cacat Hukum

    0

    robi-sandersBANYUASIN, Sumsel, jurnalsumatra.com – Menjabat pekaksana tugas (PLt)  terlalu lama jangan kesenangan dahulu, karena terlalu lama bukan sebuah prestasi, melainkan  merupakan sebuah pelanggaran. Dan semua kebijakan yang dilakukan adalah cacat hukum. Bahkan bagi PNS yang bersangkutan akan dirugikan dalam hal kepangkatan.

    Karena, pelaksana tugas, pekaksana harian hanya berlaku selama enam bulan dan jika masih dibutuhkan bisa diperpanjang hingga 12 bulan. “Sebaliknya tidak boleh dan tentu akan merugikan PNS itu sendiri, terutama dalam kepangkatan,”kata Kepala Inspektorat Banyuasin,  Subahio AK, kemarin.

    Apa yang terjadi di Banyuasin,dimana Kabag Humas  dan Protokol Pemkab Banyuasin, Robby Sandes, SH menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLt) selama 3 tahun merupakan sebuah pelanggaran.

    Dengan kejadian ini, setidaknya ada dua aturan yang dilanggar, Peraturan Pemerintah nomor 100 tahun 2010 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan peraturan Kepala Badan Kepegawaan  Nasional no K.26-30/P.20-3/99/2016 tanggal 5 Februari 2016.

    Menurut Subagio, jika tetap dilakukan maka semua kebijakan yang dilakukannya adalah cacat hukum, termasuk dalam penggunaan anggaran di bagian terdebut.”Jabatannya saja sudah melanggar,  apalagi kebijakannya tentu salah,”katanya.

    Ketika disinggung soal PLt Kabag Hunas dan Protokol, Robby Sandes yang menjabat PLt sejak 2013, dia mengaku tidak tahu kalau selama ini PLt.”Aku kira sudah definitif. Kalau PLt sampai tiga tahun jelas ini pelanggaran, dan tidak bisa mengambil keputusan strategis termasuk penggunaan anggaran, karena jabatannya salah,”tandasnya.

    Sekjen PWI Banyuasin Nachung Tajuddin, mendukung apa yang dikatakan Kepala Inspektorat Banyuasin Subagio AK  terhadap jabatan PLt Kabag Humas dan Protokok, Robby Sandes selama tiga tahun sebuah pelanggaran dan terhadap kebijakannya secara otomatis juga ikut salah dan cacat hukum. “Jika kebijakannya salah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkannya, termasuk kebijkakan yang menyangkut keuangan. Atas kebijakan tersebut negara diduga dirugikan puluhan  juta rupiah,”katanya.

    Untuk itu Nachung, minta kepada penegak  hukum dapat mengungkap adanya dugaan (indikasi) kerugian negara dalam hal  publikasi di bagian Humas tersenut.(lubis)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com