• Rusdi Hartono : Kami Gunakan Hak Jawab

    0

    klarifikasi-kasus-pns-selingkuhLahat, jurnalsumatra.com – Kasus dugaan perbuatan perselingkuhan, yang secara sepihak sudah disiarkan dan diberitakan di salah satu media lokal di Lahat, serta berujung pada pengaduan ke Polres Lahat, tentang perbuatan zinah antara P dan EV, oknum PNS membuat salah satu pihak angkat bicara. P sendiri, melalui penasehat hukumnya, Rusdi Hartono Somad SH Sabtu )1/10) melakukan klarifikasi pemberitaan dengan wartawan koran lokal tersebut.

    Disampaikannya, kliennya P sendiri merasa sudah sangat dirugikan dengan dimuat dan disebarkannya pemberitaan di koran lokal tersebut. Karena, selain sudah dilakukan secara sepihak dan jelas tak berimbang, sesuai dengan aturan kewartawanan serta kode etik jurnalistik yang ada, juga pihaknya merasa sudah dijadikan korban fitnah tak berdasar.

    “Klien kami ini, beserta keluarga besar jelas sudah dirugikan, baik materil juga moril. Karakternya menjadi hancur dikalangan rekan kerja, tetangga dan juga keluarga. Ini jelas kerugian yang bagi kami sudah sangat besar dari efek pemberitaan yang ada,” beber Rusdi.

    Untuk kronologis sebenarnya, bisa dijelaskan bahwa, kliennya memang sama sekali tak menolak jika dikatakan pernah dekat EV, namun hanya sebatas rekan kerja saja, sementara untuk tuduhan yang terlalu jauh, dirinya sepenuhnya tak bisa membenarkannya 100 persen.

    Didampingi istrinya, Mulyana kemarin dkemukakan Rusdi lagi, kedekatan antara keduanya memang sudah ada dan diketahui sejak awal, apalagi mulanya EV sendiri seringkali mengakrabkan diri dengan anaknya, dan seringkali berkunjung kerumahnya. Sama sekali dirinya juga mengetahui, jika EV seringkali menjemput kerumah untuk mengantar kerja dan anaknya sekolah.

    “Memang, terkadang apa yang dilakukan EV, perlakuannya juga sudah menuai kejanggalan. Apalagi jika dirinya mengaku sudah berkeluarga, jadi kami nilai ini ada semacam kesengajaan,” pungkas Mulyana menambahkan.

    Bahkan, dikemukakannya lebih lanjut, Syafudin dan EV sendiri sempat kerumah dan meminta suaminya untuk membayar sejumlah uang semacam ganti rugi atau perdamaian, sampai sejumlah Rp.30 juta, dan disanggupinya, meski memang suaminya meminta tempo waktu hingga Senin mendatang, juga beberapa keterangan tentang pengakuan kedekatan antara suaminya dan EV.

    “Namun, nyatanya kemudian, pihak EV dalam hal ini suaminya Syafudin kemudian juga meminta kunci mobil, berikut sertifikat rumah kami. Nah yang ini jelas kemudian klien kami menolaknya, karen sudah tak masuk akal lagi,” tegas Mulyana.

    Untuk itu, Rusdi kemudian mengatakan, pihaknya mewakili P sebagai kliennya meminta dan mendesak agar pihak koran lokal bisa menerbitkan kembali berita jawaban atau klarifikasi dari pihaknya, sebagai upaya tangkisan dan pemulihan nama baik yang sudah kepalang rusak. Selanjutnya kedepan, ada beberapa rencana yang sudah disusun pihak P sendiri, mulai dari mengadukan balik Syafudin atau hingga melayangkan somasi dan keberatan dengan pemberitaan koran lokal yang ada.

    Dugaan kasus perselingkuhan dua oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Lahat, yang berinisial P (40) dan EV (38) kedapatan berselingkuh, setelah suami dari EV melaporkan keduanya ke Polres Lahat dan direncanakan diteruskan ke Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), terus berlanjut.

    Bahkan, dugaan kasus yang mencoreng nama dua intansi tersebut bakal berbuntut panjang. Selain oknum P dari pegawai Bappeda ini, telah diperiksa oleh jajaran Mapolres Lahat.

    “Akibat kasus tersebut, selain mencoren nama instansi Bappeda juga membawak nama buruk Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Lahat,” ujar Drs H Masroni, yang berhasil dibincang wartawan.

    Diakui Masroni, dugaan kasus perselingkuhan yang melibatkan dua insitusi Pemerintah ini, awalnya tidak mengetahui, namun, dirinya sempat mendengar selintingan dari para pegawainya.

    “Benar saya mendengar selentingan terhadap kasus tersebut, itu setelah saya pulang dari haji,” tambah Masroni.

    Untuk sanksinya sendiri, kata Masroni, tinggal menunggu hasil pemerikasaan baik dari Polres Lahat, maupun, Inspetorat sendiri. “Dengan yang bersangkutan sampai sekarang saya belum ketemu. Silakan hubungi Kabib Susbud atau hubungi Marliansyah selaku Kabidnya. Bukan hanya mencoreng nama Bappeda juga mencoreng nama Pemerintah Lahat,” pungkasnya.

    Menurut Marliansyah, sedangkan untuk sanksi ringan sendiri mulai, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, selama 1 tahun. Persoalan ini, sudah dikoordinasikan dengan atasan langsung.

    “Benar dua sejoli ini, memang sempat satu dinas di BPMDesa, ternyata hubungan mereka berlanjut, dan kita kita tinggal menunggu hasil pemeriksaan dari Inspetorat dan BKD, baru kita bias memberikan tindakan terhadap oknum tersebut,” pungkasnya.

    Hal senada juga ditegaskan, Kepala Inspektorat Kabupaten Lahat, H Rudi Thamrin SH MM menyampaikan, dirinya belum menerima laporannya, apabila sudah ada catatannya akan dipanggil Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bersangkutan.

     “Kepala SKPD akan kita panggil untuk memprosesnya, apabila terbukti, tentunya sanksi berat akan menanti kedua oknum tersebut,” ungkap Rudi.

    Sedangkan menurut, Kepala BKD dan Diklat Kabupaten Lahat, Drs Rahmad Surya Effendi MM mengungkapkan, pun demikian dirinya sampai saat ini belum ada laporannya atas peristiwa tersebut.

    “Dek, kakak lagi dinas luar (DL) pastinya akan dikoordinasikan kepada pegawai kita (BKD dan Diklat, red) untuk dicross check kebenarannya dan nantinya akan diperiksa berdasarkan kesalahannya,” ujarnya. (Din)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com