• RSUD Wates Batalkan Pinjaman Rp50 Miliar

    0

         Kulon Progo, jurnalsumatra.com – Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, membatalkan pinjaman Rp50 miliar ke BPD DIY karena kelanjutan pembanguan gedung “medic center” dan rawat inap VIP akan ditanggung pemerintah provinsi.
    Penjabat Bupati Kulon Progo Budi Antono di Kulon Progo, Selasa, mengatakan RSUD Wates menurunkan jumlah pinjaman dari Rp50 miliar menjadi Rp5 miliar.
    “Pada 1 Maret 2016 dilakukan evaluasi rencana pembangunan pengembangan RSUD Wates di Kantor Gubernur DIY disampaikan bahwa kelanjutan pembangunan pengembangan RSUD Wates yakni gedung ‘medic center’ dan gedung rawat inap empat lantai akan didanai dari Pemda DIY, sehingga rencana pinjaman sebesar Rp50 miliar dibatalkan,” katanya.
    Ia mengatakan rencana pinjaman Rp50 miliar akan dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan pengembangan RSUD Wates, yakni gedung “medic center” yang pada 2015 sudah dibangun struktur dua lantai dari rencana empat lantai.
    RSUD Wates tetap melakukan pinjaman ke BPD DIY sebesar Rp5 miliar yang rencananya dipergunakan untuk belanja modal guna pendampingan dana Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) dari Pemda DIY untuk pembangunan gedung rawat inap VIP, pengadaan alat kesehatan seperti pendampingan CT Scan, bedah ortho, pembangunan doorloop penghubung bangunan lama dengan bangunan baru.

        “Pinjaman ini demi mewujudkan pelayanan prima RSUD Wates kepada pasien,” katanya.
    Hal yang sama diungkapkan Kepala DPPKA Kulon Progo Rudiyatno, bahwa pembatalan pinjaman Rp50 miliar dikarenakan Pemda DIY akan membantu penyelesaian pembangunan dan pengembangan RSUD Wates, sehingga pinjaman dikurangi menjadi Rp5 miliar.
    “Pemda DIY akan memberikan bantuan Rp45 miliar untuk penyelesaian pengembangan RSUD Wates. Rencananya, anggaran tersebut dapat dicairkan pada 2017,” katanya.
    Ia mengatakan pinjaman Rp5 miliar sebagai hal mendesak dan harus segera dipenuhi. Pinjaman tersebut sudah dicairkan oleh BPD DIY pada tahun ini. Skema pembayaran seperti pinjaman yang lain.
    “RSUD Wates sendiri sudah melakukan penghitungan secara cermat terkait kemampuan dan potensi pendapatan serta sisa operasional, bila melakukan pinjaman ke bank,” katanya.
    Rudi mengatakan pinjaman RSUD Wates ke BPD DIY tidak membutuhkan perda, karena RSUD Wates merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang secara mandiri mengatur keuangan.
    “RSUD Wates sudah menjadi BLUD penuh, sehingga sudah bisa mendapat pinjaman. DPPKA sebagai pemberi rekomendasi, pinjaman Rp5 miliar dapat diselesaikan baik oleh RSUD Wates,” katanya.(anja)

  • iklan 3

  • Facebook JurnalSumatra





  • Comments are closed.

    Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com